REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Ketua Pokja Industri Kreatif Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Irfan Wahid menegaskan, seharusnya sekolah menengah kejuruan mampu memberikan solusi masalah pengangguran. Menurutnya, SMK justru bukan menjadi penyumbang jumlah pengangguran.
"Ini menyedihkan. Hampir 10 persen pengangguran dari SMK. Padahal, SMK seharusnya memberikan solusi bagi masalah pengangguran. Tapi ini malah menambah pengangguran," ujarnya, dalam rilis diterima di Jombang, Senin (20/3).
Menurut putra sulung KH Salahuddin Wahid (Gus Sholah) ini, masalahnya terdapat pada sistem pendidikan nasional yang belum mampu mendorong peserta didik untuk berani dan mampu mengambil jalan sebagai wirausahawan. "Apa yang diajarkan di kelas, dan apa yang dibutuhkan di luar, tidak sama," ujarnya pula.
Ia mengatakan, sebenarnya sektor wirausaha saat ini sudah mulai banyak kemajuan. Namun, ia mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti semangat untuk berwirausaha. Menurutnya, untuk pebisnis pemula, terkadang gagal 1-2 kali, sudah menyerah, sehingga perlu adanya solusi terkait masalah itu.
"Karena merintis sendiri, baru gagal 1-2 kali akhirnya menyerah. Sebab, tidak ada yang menginkubasi," kata dia.
Ia mengungkapkan, rasio wirausahawan dibanding jumlah penduduk Indonesia masih rendah. Wirausahawan di Indonesia hanya 3,1 persen, kalah jauh ketimbang Malaysia mencapai 5 persen dan Singapura 7 persen. Apalagi dibanding Amerika Serikat (12 persen) dan China (10 persen). "Betapa kalahnya kita dengan bangsa yang lain," ujarnya.
Irfan menambahkan, dengam KEIN, pihaknya berusaha menjadi jembatan antara dunia usaha, akademis, masyarakat sipil dan pemerintah. "Kami memfasilitasi adanya 'knowledge sharing' di antara para pemangku kebijakan ini, lalu hasilnya dibuatkan 'policy memo' untuk disampaikan kepada Presiden RI," katanya. Ia berharap, pelajar yang bersekolah di SMK bisa menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Mereka yang lukusan SMK relatif lebih siap untuk berwirausaha di bidang kreatif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
