REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) telah berdialog dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beserta jajarannya terkait moratorium ujian nasional (UN). Pertemuan FSGI dengan Mendikbud tersebut adalah inisiatif FSGI untuk menyampaikan masukan dan dukungan terhadap Kemendikbud yang akan melakukan moratorium UN pada 2017.

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan uraian Mendikbud mencerminkan tahapan dan langkah yang sudah siap dalam melakukan moratorium UN dan menggantinya dengan USBN. "Selain itu, kami mendapatkan informasi tambahan juga bahwa lelang percetakan soal, dan lain-lain belum dilakukan hingga akhir 2016. Jika dipaksakan malah akan bermasalah," ujarnya, semalam.

Kemendikbud sudah menyiapkan pengganti UN dengan mengajukan USBN, meski menyadari hal itu itu bukan yang ideal saat ini. Tapi FSGI menilai itu adalah program perantara untuk menuju hal yang ideal. Dia mengatakan terkait standard nasional terendah adalah guru lalu SKL, Mendikbud ternyata sudah menyadarinya berdasarkan data dan pemetaan masalah yang disampaikan Balitbang Kemendikbud.

"Itulah yang mau dibenahi saat ini, untuk itu UN perlu dimoratorium untuk memberikan waktu kepada pemerintah melakukan pembenahan," kata Retno. Bahkan menurut dia Kemendikbud juga sudah melatih sebagian guru untuk melakukan penilaian yang benar dan membuat soal yang benar.

Hari ini, Rabu (14/12), FSGI akan menyampaikan surat masukan dan dukungan terhadap moratorium UN. Dengan melampirkan juga hasil kajian yang dibahasakan dalam position paper tentang 'UN Harus Dimoratorium' kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, sekaligus menyampaikan maksud FSGI untuk berdialog dengan Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika