Senin 18 Jul 2016 16:48 WIB

Indonesia dan Selandia Baru Kerja Sama Program PAUD di Kupang

Rep: Wilda Fizriyani/ Red: Dwi Murdaningsih
Siswa-siswi PAUD Fatma Kenanga Kota Bengkulu sedang menari.
Foto: dok- Paud Fatma Kenanga
Siswa-siswi PAUD Fatma Kenanga Kota Bengkulu sedang menari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan kerjasama program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Kupang bersama pemerintah Selandia Baru. Pemerintah Selandia Baru melalui lembaga PBB, The United Nations Children's Emergency Fund (UNICEF) telah memberikan dana dukungan pemberdayaan PAUD di Kupang sebesar Rp 45 miliar.

“Bekerjasama dengan UNICEF berarti kita tak hanya berkonsentrasi pada anak-anak, tetapi juga pada mereka yang berkomitmen membuat masa usia dini mereka sebaik yang semestinya,” kata Perdana Menteri Selandia Baru, John Key.

Kemendikbud sejak tahun lalu telah menginisiasi seribu PAUD baru di daerah terpencil, terluar dan tertinggal, termasuk di Nusa Tenggara Timur (NTT). Selandia Baru melalui UNICEF pun telah memberikan dana bagi 100 PAUD di Kabupaten Kupang. Sejumlah PAUD ini rencananya akan dijadikan model layanan profesional PAUD berbasis komunitas desa pinggiran.

Dalam pelaksanaannya nanti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies menerangkan, lebih dari 7.400 anak dan orang tua, 200 fasilitator dan seribu guru PAUD akan menerima manfaat langsung dari bantuan ini.  Program PAUD di kabupaten Kupang sendiri akan mengasuh anak dalam upaya  menggali seluruh potensi mereka. Sejumlah upayanya seperti dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis bermain dan memenuhi berbagai layanan terkait.

“Termasuk pendidikan orang tua tentang pengasuhan anak yang baik, layanan kesehatan, layanan air dan sanitasi, serta layanan perlindungan anak,” ungkap Anies dalam keterangan resminya, Senin (18/7).

Anies menambahkan, semua pihak sebetulnya sudah menyadari ihwal PAUD yang holistik dan integratif. PAUD seperti ini, dia melanjutkan, merupakan suatu investasi pembangunan manusia yang secara manusiawi turut mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kesehatan, kesejahteraan, dan meningkatkan martabat anak Indonesia. Oleh karena itu, Kemendikbud berupaya mewujudkan wajib belajar 12 tahun berkualitas yang diikuti sejak awal anak-anak.

Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD-Dikmas), Kemendikbud, Harris Iskandar menerangkan, saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD telah menunjukkan persentase cukup baik yaitu 70,06 persen. “Walau APK di beberapa kabupaten masih ada yang di bawah rata-rata APK Nasional,” terang dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement