REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menggelar rapat koordinasi penangkalan radikalisme di perguruan tinggi di Gedung D Kemenristekdikti, Jakarta pada Senin (25/6). Pada kesempatan itu, semua rektor sepakat untuk bersinergi dalam menangkal radikalisme di lingkungan kampus.
Menristekdikti Mohammad Nasir menegaskan, kampus harus bersih dari paham-paham radikal yang mengarah pada hal negatif. Ia mengatakan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 ini kampus sudah harus berorientasi pada persaingan global.
"Jangan karena satu dua orang (yang terindikasi radikal) jadi rusak kampus. Indonesia harus bebas dari radikalisme," kata Nasir dalam konferensi pers usai rapat koordinasi penangkalan radikalisme di Perguruan Tinggi, Jakarta, Senin (25/6).
(Baca: Ketua DPR Minta BIN ke Kampus Tangani Radikalisme)
Nasir mengatakan, implementasi dari rapat koordinasi itu yaitu memberi pedoman kepada semua rektor terkait penanganan bagi dosen, mahasiswa atau sivitas kampus lainnya yang terpapar radikalisme. Misalnya, kata dia, bagaimana cara memberi peringatan atau pembinaan.
Dalam pembinaan, Nasir menginstruksikan, agar rektor melakukan pembinaan yang bisa mengembalikan orang tersebut pada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika.
"Jadi misal pembinaan dengan wawasan kebangsaan harus dipegang terlebih dulu. Setelah itu tindakannya apakah sudah menunjukkan sikap nasionalisme atau belum? Kalau sudah mengeluarkan pernyataan (nasionalisme) tapi tetap menyebarkan radikalisme itu mesti ditindak," kata dia.
Rektor Universitas Indonesia (UI) Muhammad Anis mengatakan, isu radikalisme di kampus adalah masalah bersama. Sehingga, dia menilai, semua pihak perlu bersinergi untuk menangkal radikalisme.
"Kami melihat ini adalah masalah bersama sehingga kita perlu bersinergi untuk menangkal itu," kata Anis.
Rektor Universitas Gadjah Mada Prof Panut Mulyono pun setuju, ke depan perlu ada sinergitas untuk mencegah radikalisme. Ekosistem pendidikan perlu dibangun menjadi lebih baik. Sebab, menurut dia, yang terpapar radikalisme tidak terpengaruh pada pengajaran di dalam kelas.
"Kita mesti lihat juga bagaimana musola, lingkungan kampus, asramanya, itu semua kan masih lingkungan kampus jadi harus kita kelola dengan sangat baik. Itu yang harus kita amankan. Sehingga paham radikalisme itu bisa ditangkal," jelas dia.
Sementara itu rektor ITS Prof Joni Permana menilai, koordinasi yang digelar hari ini bisa memberikan dampak baik kepada semua akademika kampus. Sebab, setelah rakor tersebut ada kesepahaman bagaimana cara menangkal radikalisme.
"Setelah ini kami berjalan bersama, jadi lebih rapi. Biasanya kami (para rektor) jalan sendiri. Yang penting bagi kami adalah ulah dari segelintir orang itu (yang terindikasi radikal) merusak niat dari mahasiswa yang benar-benar menuntut ilmu," jelas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
