REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) mendorong perampingan fakultas dan program studi di perguruan tinggi negeri (PTN). Hal itu bertujuan penghematan anggaran operasional PTN.

Pikirkan kalau bisa fakultas itu tak terlalu banyak, kata Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir saat membuka Workshop Kepemimpinan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri 2017 di Hotel Crown, Jakarta, Kamis (2/11).

Mantan rektor Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu mengatakan pemerintah mendorong pendidikan tinggi mengedepankan dan memanfaatkan sumber daya, seperti anggaran dan SDM.

Menurut dia, sebanyak 55 persen dosen di PTN ternama menduduki jabatan struktural, mulai dari ketua program studi hingga rektor. Pun dosen lebih mengarah pada urusan administrasi, bukan pembelajaran, seperti mengurus absensi. “Kita harus berubah total situasi,” ujar dia.

Nasir mengaku menandatangani surat edaran efisiensi PTN beberapa waktu lalu. Ia berharap kebijakan itu mampu mendorong efisiensi dan efektivitas di suatu PTN.

Nasir tidak menampik, banyak PTN ingin membuka fakultas. Penambahan fakultas berdampak pada kebutuhan jabatan struktural, ruang kuliah, dan sarana prasarana lainnya. Dampaknya, anggaran PTN itu habis pada satu permasalahan.

“Saya ingin mengefektifkan pembiaaan urusan perkuliahan, sehingga manajemen bisa digabungkan dengan fakultas yang ada, “tutur dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika