REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Selama ini, sistem ekonomi pancasila belum banyak menjadi bahan kajian di level perguruan tinggi. Hanya sebagian kecil saja, akademisi yang melakukan kajian terkait sistem tersebut.
"Di Yogyakarta mungkin hanya UGM, itu pun hanya segelintir akademisi saja (yang melakukan kajian ekonomi pancasila). Saya kira saat ini adalah waktu yang tepat untuk kembali memformulasikan sistem tersebut," ujar Ketua Pokja Ekonomi Pancasila Forum Rektor Indonesia (FRI), Prof Edy Suandi Hamid di Yogyakarta, Selasa (22/8).
Saat ini dinilainya merupakan waktu yang tepat karena Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah mengumumkan pemerintah sedang menyiapkan sebuah kebijakan ekonomi Pancasila. Yakni kebijakan ekonomi gotong-royong yang sebentar lagi akan disampaikan kepada masyarakat.
Selain itu, kata dia, saat ini pemerintah juga telah memiliki Pengarah dan Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yakni lembaga nonstruktural yang didirikan pada Juni lalu melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat FRI berencana menggelar sebuah Forum Group Discussion (FGD) yang bertema tentang ekonomi pancasila. Bahasan ini dinilainya mendesak karena saat ini ketimpangan ekonomi sedang menjadi sorotan. "Angka ketimpangan ekonomi di Indonesia saat ini adalah yang tertinggi sepanjang sejarah bangsa ini berdiri," kata mantan rektor Universitas Islam Indonesia (UII) itu.
Diharapkan, output dari FGD tersebut muncul sebuah rumusan kebijakan berkeadilan melalui ekonomi pancasila sebagai jawaban terhadap ketimpangan, kemiskinan, dan ketidakadilan yang selama ini terjadi.
"FRI tidak ingin berada dalam menara gading dan terlepas dari persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa. FRI ingin benar-benar mewujudkan pancasila sebagai segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya ekonomi," ujar Edy.
Sementara itu, Rektor Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Dr Kasiyarno berharap semoga hasil dari perumusan konsep tentang ekonomi pancasila nanti bisa jadi bahan untuk menyusun silabus tentang pendidikan ekonomi pancasila di kampus-kampus. Apalagi saat ini Pendidikan Pancasila sudah menjadi mata kuliah wajib di kampus di samping Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
"Karena belum banyak akademisi yang mengembangkan materi tentang ekonomi pancasila. Dampaknya saat ini sistem ekonomi kerakyatan yang kita anut hanya dalam teori saja. Dalam prakteknya kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis," kata Kasiyarno.
FGD FRI direncanakan akan digelar 25 Agustus mendatang di Kampus 4 UAD. Hadir sebagai pembicara selain Prof Edy Suandi Hamid di antaranya adalah Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, dan mantan Ketua Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PSEP) Universitas Trisakti, Fuad Bawazier.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
