REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan mantan aktivis mahasiswa menyarankan agar pemilihan rektor tetap dilakukan di bawah kewenangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Sebabnya, agar tidak menambah beban presiden sebagaimana wacana yang saat ini berkembang.
"Kenapa harus ditarik ke Presiden dalam pemilihan rektor perguruan tinggi? Biar saja dibawah kewenangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang penting prosesnya transparan," kata mantan presiden BEM Trisakti, Andre Rosiade, saat dihubungi Republika.co.id, Senin (5/6).
Menurut mantan presiden BEM Trisakti, Andre Rosiade, beban Presiden saat ini sudah sangat berat. Dari permasalahan ekonomi hingga pelaksanaan program pembangunan infrastruktur. Belum lagi penanganan kekisruhan politik belakangan yang membutuhkan banyak energi.
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melemparkan wacana bahwa presiden akan dilibatkan dalam pemilihan rektor universitas. Wacana itu arena pemerintah khawatir munculnya ideologi selain Pancasila menyusup ke dunia kampus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
