REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Natsir mengungkapkan telah berusaha untuk membangun Rumah Sakit (RS) di Perguruan-perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Menurut dia, pembangunan dengan jumlah 24 PTN ini merupakan salah satu program Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemrisetdikti).
“Kita memiliki program pembangunan 24 rumah sakit pendidikan,” ujar Natsir, Ahad (28/6).
Namun, kata dia, sampai saat ini programnya ini belum berjalan sesuai rencana. Natsir mengaku kesulitan untuk bisa menjalankan pembangunan 24 RS PTN ini. Menurut dia, pembangunan rumah sakit pendidikan yang direncanakan masih terkendala masalah dana.
Selain itu, Menristekdikti juga menjelaskan, kendala pembangunan itu juga karena ada permasalahan dukungan terhadap rumah sakit pendidikan. Dia berpendapat, hal ini terjadi akibat dukungan terhadap RS pendidikan sangat rendah. Dalam hal ini, terang dia, termasuk soal tenaga medis dan administrasi yang belum terealisasikan dengan baik hingga kini.
Natsir juga menerangkan, sejumlah PTN yang kini tengah mengembangkan RS pendidikan itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, pengembangan RS di 24 PTN tersebut karena akreditasi dan letak yang mereka miliki. “Sehingga RS ini bisa seperti RS pemerintah pada umumnya,” tegas dia.
Menurut Natsir, RS pendidikan ini kelak akan siap menampung pasien sesuai dengan daya tampungnya. Kemudian, kata dia, RS ini juga bisa dijadikan tempat riset para mahasiwa nantinya. Dia juga berharap ke-24 RS PTN tersebut diharapkan bisa terselesaikan di 2016.
Untuk saat ini, Menristekdtiki mengungkapkan beberapa RS PTN yang sudah dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan masyarakat. RS PTN tersebut, ujar dia, yakni RS Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, RS Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, RS Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Selain itu, lanjut dia, RS Univeristas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, RS Univeritas Udayana, dan RS Univeritas Andalas (Unand) Sumatera Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
