Senin 14 Jan 2019 19:51 WIB

Saran JK untuk Gerakan Alumni Kampus Dukung Capres

Dari sisi politik, alumni itu tidak boleh satu tingkat di atas arisan.

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Ratna Puspita
Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan), Steering Commitee Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI) Akhmad Muqowam (kedua kanan) dan Ketua IKA UNDIP sekaligus Dirut BTN Maryono (ketiga kiri) berfoto bersama dalam Seminar dan Dialog Nasional Penyiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Revolusi Industri ke-4 di Jakarta, Senin (14/1/2019).
Foto: Antara/Aprillio Akbar
Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kanan), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri), Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan), Steering Commitee Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI) Akhmad Muqowam (kedua kanan) dan Ketua IKA UNDIP sekaligus Dirut BTN Maryono (ketiga kiri) berfoto bersama dalam Seminar dan Dialog Nasional Penyiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Menghadapi Revolusi Industri ke-4 di Jakarta, Senin (14/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan kelompok alumni perguruan tinggi negeri (PTN) untuk tidak mengatasnamakan nama universitas mereka sebagai bentuk dukungan politis terhadap pasangan capres-cawapres tertentu. Hal tersebut agar alumni perguruan tinggi tidak boleh terpecah belah dan tetap bisa memberikan kontribusi pemikiran pada kemajuan kampus masing-masing.

"Bulan-bulan ini bulan politik. Tentu tidak terlepas pandangannya bagaimana menjalani kenegaraan kita dengan cara yg baik. Walaupun saya tekankan juga, alumni itu tidak boleh telalu jauh, kalau begitu dia bisa terbelah," kata Jusuf Kalla dalam sambutannya ketika membuka seminar Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (Himpuni) di Jakarta, Senin (14/1). 

Baca Juga

Wapres meminta agar seluruh alumni PTN menjaga independensi politik almamater tempat mereka menempuh pendidikan tinggi, supaya tidak berdampak buruk pada kegiatan akademis di kampus tersebut. Ia menyatakan, dari sisi politik, alumni itu tidak boleh satu tingkat di atas arisan. 

"Apabila (dukungan politik, red) terlalu jauh, pasti alumni itu terbelah. Jadi kita harus bicara hal yang tentu independen, normatif; tapi tidak berbicara tentang hal yang bisa memecah. Bahwa ada gerakan di bawah, itu wajar saja," lanjutnya.

Salah satu aksi yang disebut Jusuf Kalla adalah dukungan dari alumni Universitas Indonesia (UI) kepada kandidat Calon Presiden Joko Widodo. Sementara, kata Jusuf Kalla, sebelum aksi tersebut ada pula gerakan alumni UI yang mendukung kandidat Calon Presiden Prabowo Subianto. 

“Secara alumni sih itu bebas-bebas saja, karena itu hak konstitusi. Tapi mestinya tidak terlalu jauh mengatasnamakan universitas," kata Jusuf Kalla.

Karena itu, Wapres meminta kepada seluruh pengurus HIMPUNI se-Indonesia untuk menghindari kegiatan politik praktis di lingkungan kampus, yang salah satunya dengan melakukan deklarasi politik. "Agar universitas itu tetap berdiri, independen, walaupun tentu apabila pikiran-pikiran itu sejalan dengan Pemerintah, itu wajar saja," ujar Wapres.

Dia juga menyarankan, fokus alumni adalah membangun dan memberikan masukan yang dibutuhkan almamater. Terlebih, ujarnya, saat ini tengah terjadi perubahan pola bisnis akibat revolusi industri keempat. Dia meminta, perguruan tinggi bisa menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang siap menghadapi fenomena tersebut.

"Bagaimana kita bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada kampus khususnya tentang teknologi dan tentu kita harus mengikuti perubahan-perubahan itu," kata Jusuf Kalla. 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement