REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI meminta agar pemerintah melakukan kajian yang mendalam terkait wacana moratorium program studi (prodi) ilmu pendidikan. Pengidentifikasian masalah over supply sarjana pendidikan dinilai perlu dikaji oleh Kemenristekdikti beserta Kemendikbud. Mengingat, di samping masalah over supply sarjana pendidikan, di banyak wilayah Indonesia persoalan kekurangan guru masih menjadi masalah utama pendidikan.
"Jadi pendataan dan identifikasi masalah yang dilakukan oleh Kemendikbud jadi bahan Kemenristekdikti dalam menentukan perlunya moratorium atau tidak," kata Anggota Komisi X Dadang Rusdiana ketika dihubungi Republika, Kamis (18/10).
Selain itu dia juga merekomendasikan agar pendekatan yang dilakukan oleh Kemenristekdikti tidak menggeneralisasi secara nasional. Tetapi harus memerhatikan daerah-daerah 3T dan perbatasan yang belum tersentuh sarana prasana dan sumber daya pendidik yang mencukupi.
Terlebih menurut dia, over supply lulusan sarjana pendidikan itu melimpah di Pulau Jawa dan kawasan perkotaan. Sedangkan di pedesaan dan luar jawa faktanya masih kekurangan guru. Jadi pendataan itu tidak bisa secara kumulatif nasional, bisa-bisa salah membuat kebijakan moratorium.
"Di wilayah terluar kekurangan guru masih menjadi masalah, sehingga tentunya untuk daerah tertentu moratorium menjadi tidak tepat," tegas Dadang.
Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir berencana memoratorium program studi (prodi) yang tergolong pada Ilmu Pendidikan. Karena menurut dia, kelompok prodi Ilmu Pendidikan harus dibatasi.
"Saya usulan moratoriumnya untuk ilmu pendidikan seperti sistem pengajaran, konseling, kita akan dikurangi," kata Nasir usai membuka Seminar Pembelajaran Sistem Daring di PBNU, Jakarta pada Rabu (17/10).
Sementara itu untuk kelompok prodi Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) seperti pendidikan matematika, sains, pendidikan teknik akan terus dikembangkan. Karena lulusan prodi tersebut masih kurang dan sangat dibutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
