REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengungkapkan, usulan pembentukan badan riset nasional (BRN) baru masuk pembahasan di Kantor Staff Presiden (KSP), Sekretariat Kabinet, dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK).
"Intinya untuk BRN ini saya hanya memberi informasi dan gambaran saja, selanjutnya tergantung keputusan presiden," kata Nasir usai melantik pejabat PTN di lingkungan Kemenristekdikti, Jakarta, Selasa (18/9).
(Baca: Soal Badan Riset, Kepala BPPT: Misi BPPT Hasilkan Inovasi)
Nasir menjelaskan, urgensi dibentuknya BRN tersebut bermula dari tidak efisiennya anggaran riset. Selama ini anggaran riset tercecer di banyak lembaga/ kementerian. Padahal, menghadapi era revolusi industri Indonesia dituntut cepat melakukan inovasi dan perlu mengubah paradigma dalam berbagai hal.
"Jadi saya sampaikan ini supaya anggaran lebih fokus, kita lebih rasional dan relevan, dan semuanya bergerak lebih cepat," ungkap dia.
Nasir mengaku, pro-kontra terkait usulan dibentuknya BRN pasti ada. Namun dia kembali menegaskan bahwa pembentukan BRN bukan semata-mata untuk kepentingan salah satu lembaga saja tapi demi kemajuan bangsa.
"Jangan sampai untuk kepentingan diri sendiri, tidak boleh itu terjadi. Jadi harus memenuhi kepentingan nasional," tegas Nasir.
Menurut Nasir beberapa Kementerian, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika telah bersedia menggabungkan bagian penelitian dan pengembangan (Litbang)-nya, bergabung dengan BRN. Dia berharap, jika nantinya BRN terbentuk maka badan itu benar-benar bisa meningkatkan kualitas riset serta mengefisien anggaran riset.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
