REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengingatkan para mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia untuk tidak melakukan aktivitas politik praktis di dalam lingkungan universitas atau perguruan tinggi. Ia menilai politik praktis hanya boleh di luar kampus.
"Politik itu adanya di luar kampus. Kalau mereka ingin berpolitik, silahkan keluar kampus. Kampus harus bebas dari praktik-praktik politik," ujar Nasir, seusai menghadiri groundbreaking pembangunan dua Gedung Kuliah Bersama di Universitas Negeri Malang (UM), di Kota Malang, Senin (17/9).
Baca juga, Polisi Tangkap Penyebar Hoaks #MahasiswaBergerak.
Pihaknya tidak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada perguruan tinggi negeri (PTN) jika ditemukan dan terbukti melakukan aktivitas politik praktis di dalam kampus. Sementara untuk perguruan tinggi swasta (PTS), akan diberi teguran melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).
Nasir menambahkan, bagi para mahasiswa yang ingin melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak sesuai, diharapkan bisa berpikir lebih jernih dalam melihat suatu permasalahan. Ia mengakui, para mahasiswa memang harus turut serta dalam memikirkan masalah yang dihadapi negara, serta membantu mencari jalan keluarnya.
Namun, aksi-aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut hendaknya harus dilakukan secara hati-hati, supaya tidak disusupi oleh kepentingan politik praktis.
"Mahasiswa harus berpikir lebih jernih, saya senang mahasiswa berfikir masalah kebangsaan. Tapi, jangan sampai mahasiswa ditunggangi oleh kepentingan politik," kata Nasir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
