REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sebelas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) menggelar pertemuan untuk meningkatkan akselerasi implementasi otonomi PTN-BH. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Researh Center (Pusat Riset) ITS pada 4-5 April 2018 ini juga melibatkan Forum Majelis Wali Amanat (MWA), Majelis Senat Akademik (MSA) serta Asosiasi Dewan Guru Besar PTN-BH se-Indonesia.
Ketua MSA PTN-BH Tridoyo Kusumastanto mengungkapkan, tujuan utama forum pertemuan yang kali pertama digelar ini adalah untuk mencapai otonomi PTN-BH guna meningkatkan kualitas sekaligus mengangkat peringkat PTN Indonesia dalam taraf internasional. "Melalui forum ini kami berharap dapat menghasilkan kejelasan hak dan kewajiban terkait otonomi PTN-BH," ujar Tridoyo di Surabaya, Rabu (4/4).
Terdapat beberapa topik yang juga dibahas pada forum tersebut. Di antaranya adalah pengembangan keilmuan yang saat ini sangat dibutuhkan, pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek), kerja sama dalam PTN-BH untuk pengembangan program-program, dan peraturan-peraturan yang mengatur perkembangan perguruan tinggi.
Kemudian ada juga pembahasan terkait tata kelola Perguruan Tinggi, pengembangan inovasi, serta perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Isu-isu ini penting untuk kami bahas karena saat ini Indonesia memiliki tantangan besar secara global, ujar dosen yang juga merupakan Ketua Senat Akademik Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.
Priyo Suprobo, ketua Senat Akademik ITS yang juga selaku Wakil Ketua MSA PTN-BH pun mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, hak-hak otonomi yang saat ini dimiliki PTN-BH masih sangat semu.
"Hak-hak otonomi PTN-BH yang telah disebutkan masih semu, karena itu kami ingin kejelasan otonomi tersebut dari kementerian-kementerian yang terkait," ujarnya.
Terkait adanya ijin dari pemerintah untuk Perguruan Tinggi Asing (PTA) masuk Indonesia, Rektor ITS Joni Hermana mengatakan, saat ini 11 PTN-BH menyatakan siap menata langkah strategis untuk bersanding, bukan bertanding. Kita akan melayani dan membantu mahasiswa untuk bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dimiliki PTA tersebut melalui kerja sama yang kita jalin nantinya, kata Joni
Joni memgaku, ke-11 PTN-BH juga sudah menyiapkan langkah-langkah strategis menyambut rencana tersebut. Antara lain penjaminan mutu akademik PTN-BH dalam rangka mendukung program pemerintah dan pembangunan nasional, otonomi PTN-BH dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadapi persaingan global, dan pemetaan serta pemenuhan Sumber Daya Manusia PTN-BH dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengaku, otonomi sebenarnya sudah dibeeikan kepada PTN-BH. Itu mengapa saat ini rektor di PTN-BH tersebut posisinya setara dengan CEO perguruan tinggi.
"Otonomi kan sudah diberikan. Makanya rektor itu seorang CEO, jangan rektor seperti dosen lagi berpikirnya. Rektor berpikirnya bagaimana mengembangkan perguruan tinggi yang bisa bersaing," ujar Nasir.
Namun demikian, Nasir mengakui adanya peraturan yang masih tumpang tindih, sehingga bisa menghambat otonimi yang diberikan kepada PTN-BH, dan membuat seolah menjadi semu. Maka dari itu, Nasir menjanjikan akan membicarakan dan mensibergikan aturan-aturan tersebut dengan kementerian terkait.
"Tapi memang masih ada beberapa regulasi yang perlu sinergikan dengan Kemenristekdikti, KemenPAN RB, dan Kemenkeu. Kalau BAN PT sudah selesai. BAN PT dalam prodi hanya mengurusi laporan, bukan lagi mengurusi proses perizinan," kata Nasir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
