REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan meski merepotkan, era revolusi industri 4.0 tidak bisa dihindari. Karena itu, perguruan tinggi (PT) dituntut lebih kreatif, inovatif dan menerapkan multidisiplin.
"Perkembangan pendidikan di Indonesia menghadapi kondisi era revolusi industri 4.0 yang cukup merepotkan. Era baru dalam dunia ini memerlukan kebijakan berbeda di perguruan tinggi," kata Nasir saat memberikan kuliah umum Kebijakan Pendidikan Tinggi untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 di Universitas Gunadarma Kampus J6 Cikunir, Bekasi, Selasa (6/3).
Pendidikan global di era revolusi industri 4.0, ia mengatakan, tidak lagi menciptakan batas mengingat adanya kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK). Tidak bisa lagi menghindari internet, sistem cloud computing, media, persaingan.
"Bukan negara dengan penduduk jumlah besar yang akan menang dalam persaingan tetapi negara dengan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menghasilkan inovasi yang akan menang," ujar dia.
Pergeseran peran dari profesi seseorang akan banyak terjadi dengan adanya artificial intelligence (AI). Ia mencontohkan profesi akuntan bisa saja diambil alih oleh ahli TIK yang menguasai AI.
"Riset di Korea Selatan di Daejun membuat chip terkecil di dunia untuk dimasukkan ke pembuluh darah untuk merekam kondisi kesehatan selama satu tahun. Dengan BIG Data, chip ini juga mampu menyimpan data personal dna mendeteksi lokasi," ujar dia.
Posisi Indonesia, ia mengatakan, berada di jalur yang tepat untuk menjalankan revolusi industri 4.0. Namun, belum mampu berlari kencang menyusul Singapura, Malaysia, Thailand. Indonesia pun harus berhati-hati dengan Vietnam, sehingga kompetisi dan kompetensi harus diperkuat.
Inovasi PT
Sebelumnya, Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2018 yang berlangsung di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan, dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menghasilkan enam rekomendasi untuk perbaikan perguruan tinggi ke depan menghadapi revolusi industri 4.0.
Rekomendasi tersebut yaitu pertama, adalah mendorong perguruan tinggi (PT) untuk melakukan inovasi dan riset yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyokong sektor ekonomi serta daya saing bangsa di tengah arus percauran global.
Kedua, mendorong Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristedikti) melakukan debirokratisasi kelembagaan dan deregulasi perizinan bagi pembentukan prodi-prodi baru serta terobosan baru untuk menjawab persoalan era disrupsi dan revolusi Industri 4.0.
Ketiga, meminta pemerintah menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pihak industri agar bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi bernilai ekonomi serta berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat.
Keempat, PT juga dituntut untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai strategi dan langkah yang harus dilakukan oleh semua institusi.
Dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila, menciptakan karakter bangsa yang menjadi fondasi utama dalam mem persiapkan kader dan sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing tinggi menghadapi disrupsi peradaban.
Kelima, meminta kepada DPR, DPD, dan pemerintah bersama MPR mengadakan pertemuan bersama atau joint session untuk menyusun haluan negara dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan 'GBHN' tersebut diharapkan dapat dikembalikannya kedaulatan rakyat untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial.
Keenam, menetapkan kelompok kerja (pokja) sesuai dengan dinamika perkembangan di era revolusi Industri 4.0, di antaranya pokja pembangunan ekonomi nasional, pokja penguatan demokrasi Pancasila, pokja pendidikan tinggi berdaya saing, pokja kepemimpinan nasional cerdas dan berkarakter, dan pokja ketahanan pangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
