REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Paramadina Public Policy Institute (PPPI) akan menganugerahkan situs Internet terbaik dari kementerian dan lembaga negara terkait keterbukaan informasi publik.
"Penganugerahan ini bertujuan kementerian lembaga semakin mengedepankan kemudahan akses informasi bagi publik secara menarik melalui situs Internet atau website," kata Direktur PPPI, Abdul Rahman Ma'mun, di Jakarta, Selasa.
Paramadina Public Policy Institute akan memberikan anugerah situs Internet terbaik kepada 10 kementerian dan lembaga negara itu pada Kamis (19/12) mendatang di Jakarta.
Rahman mengatakan institusi pemerintahan seringkali membuat sebuah situs Internet apa adanya, tapi informasi yang dibutuhkan masyarakat seringkali susah diakses atau cenderung tersembunyi.
"Jadi, selain ketersediaan informasi publik, situs kementerian juga sebaiknya memudahkan orang untuk mencari informasi itu," katanya.
Penganugerahan situs Internet institusi pemerintahan itu akan melibatkan 47 kementerian dan lembaga negara pusat.
"Kami belum melibatkan situs-situs Badan Usaha Milik Negara dan pemerintah daerah, mungkin tahun depan," katanya.
Kriteria penganugerahan situs terbaik kementerian dan lembaga oleh PPPI, lanjut Rahman, yaitu (1) keterbukaan informasi atau transparansi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, (2) keterbukaan informasi anggaran, (3) arsitektur situs Internet sehingga memudahkan pengaksesan.
"Informasi kementerian dan lembaga yang wajib diumumkan kepada publik setiap enam bulan sekali yaitu profil badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik, laporan keuangan, informasi dan kegiatan yang diatur dalam perundang-undangan, dan regulasi-regulasi terkait kementerian itu," katanya.
Rahman mengatakan item penilaian yang termasuk dalam aspek kemudahan akses informasi yaitu ketersediaan akun media jejaring sosial resmi dari kementerian dan lembaga negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
