REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pakar pendidikan Prof Dr M Yusuf Aziz, MPd menilai, program studi (prodi) pendidikan luar sekolah yang telah di passing out perlu dibuka kembali. Kebutuhan akan tenaga pendidik dan pengelola lembaga PAUD diperkirakan akan mengalami peningkatan menyusul langkah Kementrian Pendidikan Nasional menjadi PAUD sebagai program prioritas tahun 2011.
''Pembukaan program studi pendidikan luar sekolah akan mendukung penyediaan sumber daya manusia yang akan menjadi tenaga pendidik dan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini,'' kata Yusuf Aziz. Perguruan tinggi yang melakukan passing out program studi pendidikan luar sekolah, antara lain Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Lembaga PAUD umumnya dikelola oleh masyarakat dan pihak swasta. Memperhatikan posisi strategis anak usia dini, Aziz mengingatkan bahwa pendidikan anak usia dini harus dilakukan oleh tenaga profesional. Yusuf mengemukakan terdapat jalur pendidikan formal maupun informal untuk anak usia dini. Untuk pendidikan formal antara lain Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal atau yang sederajat. Sementara PAUD untuk jalur nonformal antara lain berupa kelompok bermain, taman penitipan anak atau bentuk lain sederajat. ''Pada jalur informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggaraka n oleh lingkungan,'' kata Yusuf
Selain mengusulkan kembali pembukaan program studi pendidikan luar sekolah, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syah Kuala ini juga mengingatkan perlunya akreditasi terhadap lembaga PAUD. Disisi lain, untuk penjaminan mutu program, diperlukan standar dan indikator-indikator yang jelas.
PAUD memang menjadi perhatian khusus pemerintah. Tahun 2014, kata Yusuf, pemerintah mematok target angka partisipasi kasar 72,6 persen. Maksudnya, dari seluruh anak usia dini yang ada diharapkan sekitar 21,3 juta telah menikmati pendidikan melalui lembaga pendidikan anak usia dini. Hingga tahun 2009, APK PAUD telah mencapai 15,3 juta vatau 53,6 persen.
Pertumbuhan APK PAUD yang belum setinggi APK pendidikan formal disebut Yusuf antara lain dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu diantaranya adalah komitmen pemerintah daerah. Ia menilai program dan kebijakan mengenai PAUD, ternyata tidak didukung dengan komitmen anggaran. ''Akibatnya, sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk perluasan akses maupun kulitas masih sangat terbatas,'' kata Yusuf.
Belum adanya komitmen anggaran juga menyebabkan kurikulum standar dan indikator program yang diperlukan belum tersedia. ''Akibatnya, masing-masing penyelenggara berjalan sendiri-sendiri,'' kata Yusuf. Selanjutnya data skunder mengenai PAUD sendiri masih sulit didapatkan, sehingga menjadi kendala dalam penyusunan perencanaan.
Dalam pengamatan Yusuf Aziz, terdapat banyak kendala dalam pengembangan PAUD. Hal ini masih diperberat oleh rendahnya kesadaran orang tua dalam memberikan pelayanan terbaik pada anak usia dini. ''Banyak orang tua yang berpendidikan lebih memadai belum menyadari sepenuhnya betapa pentingnya pendidikan dan pembinaan anak pada usia dini. Akibatnya banyak anak pada usia emas tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya, sehingga masa usia emas berlalu begitu saja,'' kata Yusuf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
