Jumat, 6 Zulhijjah 1439 / 17 Agustus 2018

Jumat, 6 Zulhijjah 1439 / 17 Agustus 2018

Pemerintah Diminta Perbaiki Proses Pembelajaran di Sekolah

Jumat 19 Oktober 2012 14:39 WIB

Red: Djibril Muhammad

Terlambat belajar (ilustrasi)

Terlambat belajar (ilustrasi)

Foto: en.dogeno.us

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta tidak hanya mengurusi perbaikan kurikulum. Sebab, ada hal yang juga tidak kalah penting, yakni memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan para tenaga pendidik.

"Perbaikan kurikulum memang penting tapi yang menjadi persoalan mendasar atau manifestasi dari sistem kita adalah proses pembelajaran serta pengawasan," ujar pengamat Pendidikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Titik Handayani saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/10).

Dalam proses pembelajaran, lanjut dia, akan terlihat proses jauh lebih penting ketimbang produk. Apalagi, produk yang bagus belum tentu unggul dalam prosesnya. Karena itu, menurut dia, diperlukan kejelian seorang guru dalam mengevaluasi kommpetensi yang telah dikuasi para peserta didiknya.

"Pelajaran apapun yang tidak diintegrasikan akan menjadi sia-sia dan ketika guru menyampaikan kurikulum itu menjadi penting," ujar dia.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah, dinilai Titik masih terlalu padat. Sehingga, wajar jika kemudian tidak memberikan ruang yang memadai bagi peserta didik untuk memahami dan mendalami suatu materi dari berbagai aspek.

"Segi muatan kurikulum sangat berat sekali sehingga keseimbangan antara otak kiri dan kanan tidak ada jadi hal-hal yang sifatnya pemahaman dan pendalaman materi tidak terbentuk," ungkapnya.

Dialog antara guru dengan murid, dijelaskan dia, sangatlah penting untuk menciptakan situasi egaliter serta demokratis dalam memaknai kembali hubungan murid dengan sekolah dan murid dengan guru. "Ki Hajar Dewantara mengatakan jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru," ujar dia.

Relasi antara guru dengan murid yang egaliter serta demokratis, tutur dia, akan memposisikan murid menjadi tidak depresi dan mencegah tindak kekerasan. Selain itu, tanggung jawab pendidikan tidak hanya di lingkungan sekolah, melainkan di keluarga dan masyarakat luas.

"Semua pihak entah itu akademisi, praktisi dan penggiat pendidikan, pemerintah, DPR, perguruan tinggi, semua insan yang terkait dengan dunia pendidikan, serta keluarga harus memberikan kontribusi untuk perbaikan pendidikan. Jadi tidak bisa satu komponen saja yang dilibatkan misalnya guru," beber Titik.

Sebelumnya, staf ahli Mendikbud Prof Kacung Marijan MA menegaskan bahwa kementerian (Kemendikbud) akan melakukan perubahan kurikulum pendidikan nasional mulai tahun 2013 untuk menyeimbangkan aspek akademik dan karakter.

"Perubahan yang dikontrol langsung Wapres Boediono itu bukan karena ada tawuran antarpelajar, tapi prosesnya sudah lama (2010) dan kepentingannya sekarang diperkuat lagi," katanya setelah berbicara dalam Seminar dan Lokakarya 'Teknologi dan Perubahan Sosial' di Pascasarjana ITS Surabaya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES