REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres nomor urut dua, Joko Widodo (Jokowi) menyatakan selama menjadi gubernur Jakarta telah menerapkan sistem on-line di pemerintahan. 

"Seperti yang sudah kita coba kerjakan di pemerintahan, kita mulai dengan e-budgeting, lalu disusul dengan e-purchasing, e-procurement dan e-audit. Semua sistem itu dibuat anak-anak muda," tutur Jokowi pada Kamis (26/6) malam di Jakarta. 

Dengan sistem on-line, berbagai bentuk penyimpangan bisa dihilangkan, dikurangi, diminimalisir. Dengan sistem ini, tidak ketemu orang dengan orang.

"Saat pajak di online-kan, maka income naik, tidak ada tawar menawar dalam hal pajak," tutur Jokowi saat memberikan sambutan di acara "Ngobrol Bareng Netizen".

Ke depan, ungkap Jokowi, pihaknya akan membuat sistem on-line untuk perdaganan. Sehingga, rakyat dapat memasarkan produk-produk secara 'online store'.

Dengan online store, produk bisa lari ke seluruh penjuru dunia. "Menjual bisa, tapi mengirimnya kena ongkos. Sampai di sana, rusak. Sembilan tahun lalu, saya pernah melakukan itu, tapi karena rugi terus, jadi hanya berjalan 4 bulan lalu dihentikan," papar Jokowi.

Ini tugas pemerintah untuk membantu menyelenggarakan transportasi murah, jadi biaya pengiriman barang tidak tinggi.

Online store akan diterapkan untuk semua produk apa pun. Jadi, pedagang harus dikenalkan dengan semua produk online. 

"Misalnya, harga ikan saat ini, jam ini, berapa? Pedagang sudah tahu dengan sistem online. Kalau tidak, mereka akan sering dipermainkan tengkulak karena tidak tahu informasinya," ungkap Jokowi.

Pedagang di pasar juga dapat mengetahui harga beras detik ini berapa? Harga sayur berapa? "Ini lompatan besar, jadi kalau harganya Rp 1 juta, lalu pembeli hanya menawar Rp 200 ribu, nggak bisa," jelas Jokowi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika