REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Dalam banyak kesempatan, calon presiden yang diusung PDIP Joko Widodo (Jokowi) selalu menyatakan bahwa ia tak akan menjalankan politik transaksional yang bagi-bagi kursi menteri. Meskipun, cara tersebut telah dipraktekkan bertahun-tahun oleh partai penguasa.
Lalu jika terpilih menjadi presiden, bagaimana cara Jokowi memilih menteri? Kepada wartawan, pria yang masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta tersebut mengatakan, ia akan memilih seseorang menjadi menteri apabila ia memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
"Ada kriteria. Tidak kamu mau nyetor berapa," kata Jokowi di sela-sela kegiatan safari politiknya di Makassar, Ahad (11/5).
Menurut Jokowi, setiap kali partainya menjalin komunikasi dengan partai lain, ia selalu menekankan bahwa tidak ada bagi-bagi kursi bagi partai yang masuk dalam koalisi. Yang ada, kata dia, membicarakan program-program yang akan dijalankan ke depan apabila berhasil memimpin pemerintahan.
"Tidak ada bicara masalah itu (jatah kursi). Kita berpikir langkah-langkah agenda ke depan seperti apa," ucap suami Iriana tersebut.
PDIP secara resmi berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sabtu (10/5). Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Marwan Ja'far mengatakan, partainya mendukung Jokowi untuk menjadi presiden tanpa syarat apa pun.
Sementara, Jokowi sendiri hanya mengucapkan terimakasih atas dukungan yang diberikan PKB tersebut. Menurut dia, koalisi ini menunjukkan bahwa kerjasama tanpa transaksi kursi, yang selama ini diragukan banyak pihak ternyata bisa terwujud.
Jokowi percaya diri, partai lain akan menyusul PKB memberikan dukungan pada partainya. "Ini sekarang baru tiga. Mungkin bisa tambah. Siapa tahu," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
