REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres yang juga Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo sempat sesumbar dalam acara debat perdana capres-cawapres yang dilaksanakan KPU. Jokowi menyatakan, dia akan mampu memperkuat pembangunan jika nanti terpilih sebagai presiden.
Ia juga optimistis, korupsi mampu diberantas jika pengawasan terus digalakkan. Akan tetapi Jokowi dinilai gagal dalam melakukan pengawasan Trans Jakarta sehingga menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi.
Menurut pengamat politik Jari Nusa, Deni Lesmana, Jokowi tidak memiliki otensitas bicara pengawasan dan cenderung gagal dalam melakukan pengawasan korupsi terutama kasus trans jakarta. "Otensitas Jokowi bicara pengawasan pembangunan ternoda oleh kasus korupsi Trans Jakarta" kata Deni, di Jakarta, Selasa (10/6).
Senada dengan Deni, pengamat ekonomi politik Bobby Maengkom mengatakan, pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukannya di Jakarta. Pasalnya, baru satu tahun menjabat gubernur DKI Jakarta, kasus korupsi kemudian mengemuka dan menjerat pegawai bawahannya.
Kasus korupsi bus Transjakarta adalah bukti ketidakmampuan Jokowi melakukan pengawasan. "Baru 1 tahun terjadi kasus korupsi 2.3 triliun,” katanya. Menurutnya, anggaran bus Transjakarta sangat besar sehingga langsung berada di bawah tanggung jawab dan kewenangan gubernur.
Minimal, ucapnya, Jokowi melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap bawahannya. Namun yang sangat disayangkan Jokowi malah bersikap seolah tidak tahu menahu. “Saat ini mantan kepala dinas perhubungan sudah jadi tersangka. Tapi kenapa Jokowi seperti lepas tanggung jawab dan menunjukkan bahwa dia tak tahu apa-apa,” ujarnya.
Ketidaktahuan Jokowi itu, lajutnya, justru menunjukkan bahwa Jokowi abai terhadap tugas pengawasan. Dengan demikian, pandangan Jokowi yang menyatakan bahwa pengawasan jadi kunci pembangunan hanya pernyataan kosong belaka. “Kontradiktif dengan kasus bus Transjakarta di pemerintahan DKI Jakarta,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
