REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Parpol Islam harus mengedepankan kemaslahatan dalam koalisi. Sikap pragmatis memperebutkan posisi menteri sebisa mungkin harus dihindari, karena ini belum tentu sesuai dengan kemaslahatan koalisi.

Pengamat politik UNPAD, Muradi, menyatakan kemaslahatan yang dimaksud adalah kepentingan orang banyak, termasuk didalamnya berbangsa dan bernegara. Kepentingan tersebut didasari target dan strategi pembenahan bangsa lima tahun kedepan. 

Parpol Islam harus tetap mengedepankan gagasan - gagasan pembenahan bangsa. "Misalnya lewat pendidikan formal dan keagamaan," jelasnya. 

Ini menurutnya lebih nyata, karena dinamika Islam kultural yang menjadi basis pergerakan parpol Islam tidak lepas dari hal tersebut.

Parpol Islam juga dinilainya harus berkomitmen yang kuat jika berkoalisi. Etika koalisi harus dikedepankan. Jangan sampai koalisi sekadar mengincar posisi menteri. Apalagi sampai meminta jumlah dan posisi menteri tertentu. Hal ini dinilainya mencoreng etika dan idealisme parpol Islam dalam memperbaiki bangsa.

Muradi menyatakan eksistensi dan kapabilitas parpol Islam memang tidak diragukan di negeri ini. Partai pemenang pemilu, menurutnya sangat memahami betul agenda dan strategi mereka dalam membenahi bangsa ini.  Capres yang nanti akan memenangkan pemilu pun tidak mungkin mengabaikan mereka. 

"Posisi tawar mereka tinggi," jelasnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika