REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Acara diseminasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dilakukan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tidak disia-siakan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik.
Dalam sambutannya, Husni menyampaikan beberapa kendala dan hambatan yang selama ini dihadapi KPU di hadapan Menteri PPN dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana.
"Ini bukan mengeluh, paling tidak mengajukan proposal. Karena kami jarang-jarang ketemu bu menteri," kata Husni di kantor KPU, Jakarta, Rabu (26/2).
Dua bulan menjelang pemilu, menurut Husni, tidak sedikit kendala yang dihadapi KPU. Terutama menyangkut sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu.
KPU, kata dia, masih belum memiliki Graha Pemilu. Gedung bersama yang digagas dan direncanakan akan menjadi satu titik bagi semua penyelenggara pemilu. Termasuk Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Sarana dan prasarana dari KPU pusat hingga daerah juga disebutnya masih minim. Dari 530 kantor KPU, baru 146 unit yang sudah dibangun dan dimiliki langsung KPU. Sementara sisanya, masih berstatus sewa dan pinjaman kepada pemerintah daerah setempat.
"Maka tak aneh kalau ada foto di media, kotak suara berada di luar gudang KPU. Karena memang tidak punya gudang," ujar Husni.
Husni berharap, peningkatan sarana dan prasarana KPU diakomodasi dan dipermudah oleh pemerintah pusat. Sehingga pelaksanaan pemilu dan pemilukada berjalan dengan lancar.
Menanggapi permintaan tersebut, Menteri PPN dan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan hal tersebut bisa dibahas lebih lanjut. "Nanti dibicarakan bilateral saja ya, pak," kata Armida.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
