REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan capres-cawapres Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, akan memperluas otonomi daerah (Otda) di Papua dan Papua Barat. Perluasan otda akan dilakukan untuk daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
"Ini keniscayaan," jelas Wasekjen PAN, Yandri Susanto, saat dihubungi, Selasa (2/6). Perluasan dibuat agar pembangunan daerah semakin maksimal. Masyarakat nantinya akan semakin mudah mendapatkan akses pelayanan publik.
Terkait dengan pembangunan, kata Yandri, otda tentu akan berdampak bagi pembangunan infrastruktur, seperti jalan. Hal itu nantinya akan membuka akses ke berbagai daerah sehingga saling terhubung. Kondisi itu bisa mengakibatkan perekonomian semakin membaik. Masyarakat akan berhilir-mudik dan melakukan hubungan perekonomian. "Tentunya akan saling menguntungkan," kata Yandri.
Dia menyatakan, Papua janganlah dibahasakan sebagai pulau terluar. Saudara-saudara yang tinggal di sana berdiri menjadi garda terdepan pertahanan NKRI. Mereka berjuang mempertahankan keutuhan NKRI. Papua, jelas Yandri, adalah pulau terdepan. Pembangunannya harus menjadi yang terdepan. Mereka harus mengalami perbaikan perekonomian agar semakin sejahtera.
Yandri menyatakan hal ini dilakukan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI. "Ingat, kami selaku timses Prabowo-Hatta, berpandangan NKRI adalah harga mati," imbuhnya. Jangan sampai sejengkal tanah kita direbut bangsa lain. Dia mengimbau, seluruh rakyat Indonesia harus tegas membela dan mempertahankan keutuhan wilayahnya.
Hal sama menurutnya berlaku juga di Di Aceh. Propinsi tersebut, dinilainya memiliki kekhasan berupa penerapan nilai keislaman dalam berbagai aspek. "Termasuk hukum Islam," jelas Yandri. Bung Bowo dan Bung Hatta sangat mendukung penerapan hukum tersebut di Aceh. Hal itu merupakan kearifan lokal Aceh yang mewarnai dinamika keindonesiaan di mata dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
