REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisioner X DPR RI Ferdiansyah menilai perlu perhitungan dan pengkajian yang akurat terkait usulan dibentuknya badan riset nasional. Perhitungan itu dimaksudkan untuk memastikan apakah pembentukan badan riset tersebut benar-benar bisa mengefektifkan anggaran riset atau tidak.
"Yang jelas hitung dulu, apakah benar-benar bisa efektif dan sesuai harapan tidak?" ungkap Ferdiansyah kepada Republika, Rabu (5/9).
Selain itu, arah lembaga tersebut juga harus jelas. Artinya, badan riset nasional itu mesti bisa mengkolaborasikan riset dan teknologi untuk kemudian bisa dimanfaatkan. Baik oleh industri, pendidikan, lingkungan, sosial masyarakat dan lain-lain.
"Tidak kalah penting itu soal sumber pendanaan nya mau dari mana? Terus isi orangnya siapa aja? Menentukan kedua hal itu juga sangat penting," tegas Ferdiansyah.
(Baca: BPPT tak Setuju Dibentuknya Badan Riset Nasional)
Di sisi lain, dia juga mengomentari soal usulan mantan Presiden RI BJ Habibie yang menginginkan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) masuk dalam kabinet pemerintahan agar dapat menyampaikan dan menerima informasi secara langsung. Menurut Ferdi, untuk bisa berkontribusi dan memberi masukan kepada pemerintah tidak mesti masuk kabinet.
"Tidak mesti itu, tidak harus masuk kabinet kok," kata Ferdi.
Sebelumnya, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan telah mengusulkan pembentukan suatu badan riset nasional kepada Presiden Joko Widodo.
Nasir menuturkan badan riset nasional itu merupakan gabungan dari sejumlah lembaga yang melakukan penelitian seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
"Saya mengusulkan kepada Bapak Presiden bagaimana ke depan lembaga riset dijadikan satu yaitu melalui badan seperti di China dan Jerman, " kata Nasir beberapa hari yang lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
