Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Tuesday, 10 Syawwal 1441 / 02 June 2020

Ditekan Sanksi AS, Rouhani: Iran akan Tetap Ekspor Minyak

Rabu 05 Sep 2018 13:26 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Kilang minyak Iran

Kilang minyak Iran

Foto: neftegaz.ru
Sanksi AS dapat mengurangi penjualan minyak mentah Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan negaranya akan terus mengekspor minyak mentah. Hal itu tetap dilakukan meski ada upaya Amerika Serikat (AS) menghentikannya melalui sanksi ekonomi.

“Kami akan terus, dengan semua cara, untuk memproduksi dan mengekspor minyak. Minyak berada di garis depan konfrontasi dan perlawanan,” kata Rouhani pada Selasa (4/9), dikutip laman the Times of Israel.

Rouhani mengatakan, Iran akan memindahkan terminal ekspor minyak utamanya dari Teluk ke Laut Oman dan membebaskan kapal tankernya serta menggunakan Selat Hormuz yang strategis. Ia menjelaskan, ekspor minyak sudah bergeser dari terminal Pulau Kharg, jauh di Teluk ke Bandar-e-Jask di Laut Oman dan akan selesai pada akhir masa jabatannya pada 2021.

“Ini sangat penting bagi saya, ini adalah masalah yang sangat strategis bagi saya. Sebagian besar dari penjualan minyak kami harus bergerak dari Kharg ke Jask,” ujar Rouhani.

Pada masa lalu, Iran berulang kali mengancam akan memblokir Selat Hormuz. Selat ini diketahui turut digunakan oleh pesaingnya di Teluk, termasuk Arab Saudi, untuk mengirim minyaknya. Selat itu pula yang digunakan Iran ketika menghadapi sanksi atas ekspor minyak dan kemungkinan aksi militer oleh AS.

Bloomberg melaporkan, Iran mengekspor 2,1 juta barel minyak mentah per hari pada Agustus. Namun para analis mengatakan, sanksi AS dapat mengurangi penjualan menjadi sekitar 1 juta barel per hari.

Pada 7 Agustus lalu, AS memutuskan memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran. Sanksi itu menargetkan perdagangan logam mulia, industri otomotif, serta sektor keuangan Iran. Sanksi diterapkan setelah Iran menolak keinginan AS untuk merevisi kesepakatan nuklir yang tercapai pada Oktober 2015, yang dikenal dengan istilah Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Presiden AS Donald Trump menilai JCPOA cacat karena tak mengatur  tentang program balistik Iran, kegiatan nuklirnya selepas 2025, dan perannya dalam konflik Yaman serta Suriah. Trump menginginkan JCPOA dinegosiasi ulang, tapi Teheran dengan tegas menolak. Iran pun enggan berunding bila AS belum menarik sanksi ekonominya. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA