Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Wednesday, 15 Sya'ban 1441 / 08 April 2020

Menkeu: KKSK akan Monitor Transaksi Valas Pelaku Pasar

Senin 03 Sep 2018 18:08 WIB

Red: Nidia Zuraya

Karyawan melayani penukaran dolar AS di salah satu jasa penukaran valuta asing. ilustrasi (Republika/Prayogi)

Karyawan melayani penukaran dolar AS di salah satu jasa penukaran valuta asing. ilustrasi (Republika/Prayogi)

Foto: Republika/Prayogi
KKSK akan memonitor perilaku pelaku pasar dalam melakukan transaksi valas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah melalui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) akan meneliti dan memonitor tingkah laku pelaku pasar dalam transaksi valuta asing (valas). Monitor yang dilakukan KKSK ini dalam rangka memperkuat pondasi ekonomi nasional.

"Kami bersama OJK dan BI melalui Forum KKSK akan terus meneliti dan memonitor secara detil tingkah laku para pelaku pasar, mana mana yang memang membutuhkan 'legitimate'," katanya usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/9).

Sri Mulyani menyebutkan KKSK akan meneliti dan memonitor perilaku mereka apakah membutuhkan transaksi valas untuk keperluan industrinya atau merupakan transaksi yang tidak memiliki legitimasi. "Untuk yang tidak legitimate, kita akan mengambil langkah tegas agar tidak menimbulkan spekulasi atau sentimen negatif," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Ia menjelaskan transaksi valas yang memiliki legitimasi misalnya transaksi dalam rangka impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. "Itu merupakan barang modal dan memang bisnisnya ada, untuk membayar utangnya, ada kebutuhan yang 'legitimate', bukan yang spekulatif," katanya.

Menkeu memperkirakan kondisi tekanan terhadap perekonomian nasional masih akan berlangsung antara lain sebagai dampak komdisi krisis di Argentina. "Situasi ini masih akan berlangsung karena kondisi krisis di Argentina masih berjalan dan mungkin akan menimbulkan dampak kepada negara berkembang lain," katanya.

Pemerintah bersama otoritas bidang ekonomi lainnya akan tetap memperkuat pondasi ekonomi. Ekspor akan tetap didorong dengan mengarahkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang saat ini berusia sembilan tahun dengan volume aktivitasnya Rp 100 triliun, agar lebih fokus kepada pasar potensial dan eskportir potensial agar segera meningkatkan pertumbuhan ekspor nasional.

Menurut dia, Kantor Menko Perekonomian dan Kantor Kemenko Kemaritiman akan berusaha terus memperbaiki lingkungan bisnis sehingga arus modal masuk dari investasi asing langsung bisa meningkat. Ketika ditanya langkah strategis menghadapi tekanan ekonomi eksternal, Menkeu mengatakan menghadapi situasi eksternal seperti ini maka Indonesia harus berasumsi untuk terus memperkuat pondasi ekonomi.

"Yang kita lakukan sekarang langsung kepada pondasi ekonominya . Mana faktor yang dilihat oleh market sebagai titik lemah,  kita perkuat," katanya.

Ia menyebutkan pasar selama ini melihat titik lemah Indonesia adalah di neraca pembayaran yaitu pada transaski berjalan dan neraca perdagangan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA