REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan agar madrasah diniyah memiliki muatan lokal pendidikan vokasional. Dimasukannya pendidikan vokasional dirasanya akan efektif dalam mengantisipasi bonus demografi yang pada 2019 diprediksi mencapai 69,60 persen.
"Pada 2019 bonus demografi Jatim mencapai 69,60 persen. Usia produktif tersebut membutuhkan ketrampilan atau mereka dituntut menjadi lulusan atau tenaga kerja terampil," kata Soekarwo di Surabaya, Kamis (9/8).
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo itu menyatakan, bonus demografi harus disikapi melalui pendidikan yang dibuat dalam sistem dual track strategy. Termasuk madrasah diniyah yang menurutnya perlu diberikan muatan vokasi atau keahlian, seperti teknologi dan rekayasa, kesehatan, tata boga, tata busana, agrobisnis, dan pariwisata.
Menurut Pakde Karwo, pendidikan dual track strategy harus diterapkan pada jalur non formal seperti SMK Mini, BLK, dan madrasah diniyah. Begitu pun pada pendidikan formal seperti SMK yang di link and match-kan dengan industri dan perguruan tinggi, serta filial antara SMK dengan PTN. Tujuannya, untuk menghasilkan lulusan atau SDM yang berdaya saing.
“Konsep ini didasarkan kebutuhan tenaga kerja dari negara-negara industri seperti Jepang, China dan Korea Selatan yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Jadi, ini kesempatan baik untuk mempersiapkan lulusan terampil,” ujar Soekarwo
Konsep ini, lanjut Pakde Karwo, rencanannya akan dilakukan di madrasah diniyah Takmiliyah sebanyak 22.563 lembaga, Ma’had Aly sebanyak 10 lembaga, dan pendidikan diniyah Ulya sebanyak sembilan lembaga. Serta, pendidikan diniyah formal Wustha sebanyak sembilan lembaga, dan satuan pendidikan Muadalah sebanyak 23 lembaga.
“Nantinya kami juga akan bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) agar lulusannya juga bersertifikat,” kata Soekarwo. Dia meyakini, konsep ini juga akan menguntungkan pondok pesantren karena tidak perlu khawatir santrinya akan beralih ke sekolah umum.
Sementara itu dalam laporannya, Penjabat (Pj) Sekdaprov Jatim, Jumadi mengatakan, program kualifikasi akademik guru madrasah diniyah di Jatim terus dilakukan dengan tujuan agar para guru memiliki kualifikasi akademik S-1. Mereka juga dituntut menguasai kompetensi dasar sehingga mampu menjadi tenaga pengajar yang kompeten dan profesional.
Jumadi memaparkan, mulai 2006 sampai 2015, penyelenggaraan program peningkatan kualitas guru madin telah dilaksanakan oleh PTKIS yang memiliki empat program studi. Yaitu Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI).
Sampai 2017, lanjutnya, jumlah peserta program ini sebanyak 10.952 orang dan yang sudah lulus sebanyak 8.715 guru madrasah diniyah. "Sementara untuk tahun ini peserta berjumlah 1.015 orang yang akan memulai perkuliahan pada September mendatang," ujar Jumadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
