REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Polri menyebut tiga ancaman utama dalam penyelengaraan Asian Games Agustus mendatang yakni soal terorisme, masalah kejahatan jalanan (street crime), dan transportasi selama perhelatan. Ketiganya menjadi hal yang utama diantisipasi Polri demi mensukseskan event polahraga empat tahunan tersebut.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkap Polri secara paralel melanjutkan operasi preventif untuk masalah aksi terorisme. Terlebih, pasca rangkaian aksi bom Surabaya sudah ada 204 orang ditangkap dengan 20 tewas karena melawan petugas saat ditangkap.
"Operasi ini terus akan bergerak dengan melibatkan unsur Mabes Polri dipimpin Densus 88 serta semua Satuan Tugas Anti Teror yang dibentuk Polda-polda dan dibawah arahan Densus 88," ujar Tito saat memaparkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).
Menurut Tito, keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hasil perubahan juga memberi ruang bagi Polri untuk melakukan pencegahan terhadap upaya serangan serangan teror.
Saat ini, Tito mengungkap Polda juga memperkuat pengamanan dan penjagaan yang di daerahnya menyelengarakan Asian Games seperti Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Selatan, Polda Jabar, dan Polda Banten.
"Ini terus akan kita kerjakan dan akan kita lanjutkan disamping memperkuat jaga venue-venue. Terutama Polda-polda di mana ada Asian Games yaitu Polda Sumsel, Polda Metro Jaya, Jabar dan Banten. Ini empat polda ini sudah miliki konsep operasi yang melibatkan stake holder lain termasuk TNI dan Pemerintah setempat," ujar Tito.
Selain itu, antisipasi lainnya Polri juga membuat sistem pengawasan dengan kamera pengawas dan operasi cipta kondisi baik terhadap aksi terorisme maupun kejahatan-kejahatan jalanan.
Sebab, Tito menambahkan, kejahatan jalanan menjadi salah satu prioritas antisipasi kedua selain aksi terorisme.
"Prioritas kedua itu kejahatan jalanan, karena akan banyak tamu yang akan datang dari 45 negara, baik atlet official, media, supporter. Sumsel problemnya ada kejahatan jalanannya, copet, tukang geser, begal tali Kapolda sudah bersihin cukup banyak ditangkap," ujar Tito.
Sementara di Jawa Barat untuk antisipasi kejahatan jalanan, telah ditangkap lebih kurang 1500 pelaku kejahatan jalanan. Begitu di Polda Metro juga banyak yang telah ditindak oleh Polri.
"Bahkan ada yang tertembak, ditangkap lebih kurang 50, yang tewas 15 kalau tidak salah. Kita berikan tindakan keras pada mereka yang melawan apalagi pakai senjata tajam atau senjata api," ujar Tito.
Sedangkan untuk transportasi dan kemacetan lalu lintas, Tito menilai antisipasi kemacetan di Palembang lebih mudah karena semua venue berada dalam satu kawasan di Jakabaring. Selain itu, dari segi transportasi juga cenderung lebih lancar karena berada di wilayah yang berdekatan.
"Sudah ada LRT jadi akan buat lebih mudah dan lebih lancar daripada sebelumnya," ujarnya.
Hal ini berbeda di Jakarta dan sekitarnya yang cenderung tersebar lokasi penyelengaraannya, sehingga lebih sulit pengaturannya.
"Agak repot di Jakarta karena penyebarannya. Ada yang di TMII, Ancol, Senayan, Banten, Depok, Bekasi. Ini penyebaran cukup luas sehingga yang masalah mungkin kemacetan," kata Tito
Karenanya, Polri saat ini tengah berkoordinasi demgan Pemda DKI agar menyiapkan opsi untuk antisipasi kemacetan saat Asian Games. Salah satunya dengan meliburkan anak sekolah di sekitar area yang dilewati venue Asian Games.
"Kalau nggak diliburkan mungkin kemacetan mungkin terjadi. Ini sedang dibicarakan antara Dishub DKI, Kemenhub, Polda metro, Korlantas, Kementerian Perhubungan," ujar Tito.
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir menyampaikan Pemerintah Indonesia menjamin keamanan penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang menyusul terjadinya serangan bom di sejumlah daerah. Hal ini disampaikannya menanggapi kekhawatiran sejumlah negara terhadap keamanan Indonesia saat Asian Games nanti.
"Kita sudah jelaskan, ke negara-negara tersebut. Seperti tadi saya sampaikan kita akan tetap menyelenggarakan itu dan kita jamin keamanannya," ujar Fachir.
Selain itu, sebanyak 14 negara juga telah menerbitkan imbauan perjalanan bagi warga negaranya untuk bepergian ke Indonesia terkait teror bom yang terjadi. Terkait hal ini, Fachir menilai imbauan tersebut wajar dikeluarkan sebagai bentuk perhatian mereka terhadap keselamatan warganya.
"Jadi kita juga melakukan hal yang sama jika terjadi sesuatu di tempat lain. Makanya itu dan mereka hanya meminta supaya lebih waspada," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
