REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah hingga saat ini belum memutuskan status lahan Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka di Cibubur yang digunakan untuk proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek). Meski statusnya belum diputuskan, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Arie Yuriwin mengatakan pembangunan LRT Jabodebek sudah bisa berjalan.
"Sementara dari LRT sudah bisa memanfaatkan atau membangun konstruksinya, tapi status tanahnya nanti akan diputuskan oleh Pak Menteri (Luhut Pandjaitan) saat rapat dengan Menteri Keuangan dan Menteri ATR/Kepala BPN," katanya, Rabu (11/7).
Arie mengatakan masalah di lahan Kwarnas hanyalah soal penetapan status sehingga pemerintah tidak khawatir akan ada gugatan meski statusnya belum diputuskan. Ia menambahkan status lahan tersebut memang jelas atas nama Kwarnas Gerakan Pramuka. Namun, agar bisa menjadi Barang Milik Negara (BMN), statusnya harus kembali ditegaskan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) oleh Kementerian Keuangan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebelumnya pernah melayangkan surat meminta pertimbangan lahan tersebut menjadi aset negara. "Saya kira nanti menunggu keputusan Pak Menteri (Luhut). Kwarnas tentu juga akan menyampaikan hak dia," katanya.
Terkait ganti rugi yang diajukan Kwarnas, Arie mengatakan hal itu tidak menjadi masalah bagi pemerintah. Ia juga mengaku kisaran taksiran nilai ganti rugi lahan Kwarnas sudah ada meski tidak menyebut nilainya lantaran ganti rugi pengadaan tanah bisa berbentuk uang atau relokasi.
"Nanti, makanya ditetapkan statusnya dulu," katanya.
Adapun progres pembangunan proyek LRT Jabodebek mencapai sekitar 45 persen per akhir Juni 2018 dengan rincian trase Cawang-Cibubur 62 persen, Cawang-Bekasi Timur 47 persen dan Cawang-Dukuh Atas 26 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
