REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri mendukung rencana pembentukan Dewan Pendidikan Nasional (DPN) yang bertujuan untuk menyelaraskan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.

“Pembentukan DPN merupakan langkah yang bagus, namun nantinya yang dikedepankan jangan upaya pembentukannya, melainkan pelaksanaan fungsinya,” kata Hanif melalui pesan tertulis, Senin (2/7).

Hanif menjelaskan, dasar pembentukan DPN adalah untuk membantu pemerintah menyatukan tujuan pendidikan di Indonesia. Produk dari DPN, kata Hanif, adalah kajian-kajian yang dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia supaya selaras dengan industri.

Hanif menambahkan, selama ini pendidikan di Indonesia diselenggarakan oleh banyak pemangku kepentingan, misalnya pendidikan di Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dikti.

"Ini kenyataan di lapangan, mereka melihat pelaksanaan pendidikan belum sesuai kebutuhan pasar kerja, jadi ini bukan pendidikan vokasi saja, tetapi pendidikan secara umum," jelas Hanif.

Hanif mengaku, salah satu permasalahan tenaga kerja di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara lulusan dengan kebutuhan pasar, sehingga keberadaan DPN sangat diperlukan. Sehingga dengan dibentuknya DPN, ungkap Menaker, kedepannya pendidikan di Indonesia diharapkan lebih terarah dan lulusannya mudah diserap oleh dunia industri.

“Saya menaruh harapan yang besar terhadap pendidikan di Indonesia. Apapun jenis pendidikannya, baik formal maupun informal, yang penting dapat meningkatkan kompetensi sehingga tenaga kerja Indonesia dapat masuk dunia kerja dengan mudah," jelas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika