Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

KPU Jabar Diminta Tambah Waktu Debat Publik

Kamis 21 Jun 2018 09:05 WIB

Red: Indira Rezkisari

Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut dua TB Hasanuddin (kiri)-Anton Charliyan (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (14/5).

Pasangan calon gubernur dan wagub Jawa Barat nomor urut dua TB Hasanuddin (kiri)-Anton Charliyan (kanan) menyampaikan visi dan misinya pada Debat Publik Putaran Kedua Pillgub Jabar 2018 di Balairung Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (14/5).

Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Kandidat tidak bisa menjelaskan programnya hanya dalam satu menit.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon gubernur Jawa Barat nomor urut dua, TB Hasanuddin (Kang Hasan) berharap ada penambahan waktu dalam debat publik ketiga Pilgub Jawa Barat 2018. Rencananya debat akan digelar di Grand Ballroom Sudirman Convention Centre Kota Bandung, Jumat (22/6).

"KPU mestinya memberikan penambahan waktu agar pemaparan visi, misi dan program masing-masing pasangan calon bisa lengkap dan publik pun dapat memahaminya secara utuh. Kalau hanya satu menit, baru prolog saja sudah habis," kata Tb Hasanuddin dalam siaran persnya di Bandung, Kamis (21/6).

Pria yang akrab disapa Kang Hasan ini menuturkan alokasi waktu yang disediakan oleh penyelenggara (KPU Jawa Barat) seringkali dianggap kurang mencukupi. Terlebih debat publik digelar untuk menyampaikan visi, misi dan program masing-masing kandidat sebagai pedoman atau acuan pembangunan di masa mendatang

Dengan demikian, kata dia, para kandidat kesulitan untuk memaparkan materi secara sempurna lantaran waktu yang disediakan sangat terbatas. Dia menilai debat publik adalah bagian dari cara penyelenggara mengenalkan kandidat kepada masyarakat pemilih. Melalui debat publik, internalisasi pendidikan politik pun tersampaikan.

Oleh karena itu, ia berharap KPU Jawa Barat bisa mempertimbangkan adanya penambahan waktu. Terlebih pada gelaran debat publik putaran ketiga, tema yang diangkat berkaitan tentang kebijakan dan hak-hak publik yang harus dijamin pemerintahan daerah, menyangkut didalamnya persoalan perempuan, disabilitas, anak, kepemudaan, sosial budaya dan ideologi.

"Paling tidak, kata dia, ada penambahan waktu antara 5 hingga 10 menit. Bagaimana disuruh menjelaskan untuk keperluan masyarakat Jawa Barat yang sangat prinsipil dan strategis dalam waktu satu menit. Paling tidak, 'grand design' tuh lima menit atau 10 menit lah," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan setiap tema yang disuguhkan merupakan masalah-masalah yang sudah biasa dihadapinya selama masa pengabdian, baik di bidang militer, politik maupun legislatif. "Tidak ada persiapan secara khusus. Kerjakan seperti biasanya saja lah, begitu," kata Kang Hasan.



sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA