Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

Monday, 2 Jumadil Akhir 1441 / 27 January 2020

Najib Razak Bantah Tuduhan Soal Skandal Pipa Gas

Rabu 06 Jun 2018 04:55 WIB

Rep: Christiyaningsih/ Red: Bilal Ramadhan

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak

Foto: Channel News Asia
Najib memperingatkan Lim karena hubungan luar negeri Malaysia bisa memburuk.

REPUBLIKA.CO.ID, PETALING JAYA -- Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak kembali diterpa skandal proyek yang kali ini bernilai 9,4 miliar ringgit Malaysia. Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan, proyek yang dimaksud adalah proyek pembangunan pipa gas Multi-Product Pipeline (MPP) dan Trans-Sabah Gas Pipeline (TSGP).

Menteri Lim menuding dua megaproyek itu selama ini tersimpan rapi di bawah dokumen merah dan belum tersentuh audit. Di lain pihak, Najib meyakinkan seluruh prosedur dan ketentuan hukum sudah dipenuhi sejak penandatanganan kerja sama dan pengerjaan proyek berlangsung.

(Baca: Menkeu Malaysia Ungkap Skandal Baru 1MDB)

Dilansir dari the Star, Najib menyatakan dirinya dan Perdana Menteri Cina Li Keqiang menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama proyek ketika berkunjung ke Beijing. Kunjungan itu berlangsung pada 14 Mei tahun lalu.

"Dua proyek jalur pipa yang akan memberikan manfaat ekonomi dan keamanan energi kepada Malaysia telah dinegosiasikan antarpemerintah di Cina," demikian ditulis Najib dalam akun Facebook pribadinya, Selasa (5/6).

Selama penandatanganan kerja sama, Najib menyatakan Cina juga berkomitmen mengimpor barang dari Malaysia senilai 2 triliun dolar AS selama lima tahun. Cina juga berjanji akan berinvestasi hingga 150 miliar dolar AS di Negeri Jiran.

Selain itu, Cina pun menawarkan 10 ribu tempat untuk pelatihan dan pembelajaran di berbagai institusi di negaranya. "Jangan lupakan komitmen Cina yang membeli minyak sawit kita dan berkontribusi pada kesejahteraan usaha-usaha kecil dengan pembelian tersebut," kata Najib.

Najib memperingatkan Lim agar tidak melayangkan tuduhan yang bersifat politis. Sebab, menurut dia, hal ini bisa berdampak buruk bagi hubungan luar negeri dan perdagangan Malaysia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA