Sunday, 17 Zulhijjah 1440 / 18 August 2019

Sunday, 17 Zulhijjah 1440 / 18 August 2019

Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Kondisi Utang Pemerintah

Sabtu 26 May 2018 15:10 WIB

Red: Nidia Zuraya

Utang/ilustrasi

Utang/ilustrasi

Foto: johndillon.ie
Posisi utang Pemerintah Indonesia saat ini sekitar Rp 4.000 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan utang Indonesia terus mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Menurut dia, produk domestik bruto di Indonesia saat ini sebesar Rp 14 ribu triliun.

"Sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang keuangan, setiap tahun kita tidak boleh utang lebih dari 3 persen dari total produk domestik bruto kita," katanya pada Kuliah Umum di Kampus IAIN Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (26/5).

Ia mengatakan jika pada tahun sebelumnya utang Indonesia berada pada angka 2,99 persen, tahun lalu turun menjadi 2,55 persen, dan tahun ini kembali turun menjadi 2,19 persen. "Pemerintah menargetkan pada tahun depan, utang kita bisa turun 2 persen dari angka saat ini," katanya.

Masih berdasarkan UU Keuangan, dikatakannya, batas maksimum utang total tidak boleh lebih besar dari 60 persen dari PDB dalam negeri. Oleh karena itu, jika melihat PDB Indonesia sekitar Rp 14 ribu triliun, batas maksimum utang bisa mencapai Rp 8.400 triliun. "Padahal sekarang utang kita sekitar Rp 4.000 triliun," katanya.

Terkait hal itu, ia menyayangkan pernyataan mengenai utang negara yang seakan-akan memojokkan pemerintah. "Utang ini bukan seenaknya Menteri Keuangan, semua sudah diatur dalam undang-undang," katanya.

Selama ini, dikatakannya, utang masa lalu Indonesia juga telah dibayarkan tetapi ada pengajuan utang baru. Menurut dia, utang baru tersebut dampak dari neraca perdagangan dalam negeri yang mengalami defisit.

"Untuk diketahui, penerimaan negara yang di antaranya berasal dari pajak dan hibah sebesar Rp 1.890 triliun, sedangkan untuk kebutuhan belanja negara sekitar Rp 2.200 triliun. Pada prinsipnya kita mengalami defisit sekitar Rp 325 triliun," katanya.

Ia mengatakan tingginya kebutuhan belanja negara tidak lepas dari banyaknya subsidi dari pemerintah yang masih dirasakan oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi infrastruktur untuk kemudahan hidup masyarakat termasuk untuk perkembangan industri di dalam negeri.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA