REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo optimistis target penerbitan sertifikat tanah pada 2018 sebanyak tujuh juta dan 2019 sebanyak sembilan juta sertifikat akan tercapai. Presiden menyebutkan penerbitan sertifikat pada dasarnya juga merupakan langkah pemerintah melakukan redistribusi aset dan reforma agraria.
"Saya meyakini bisa tercapai kalau sistem semakin kita perbaiki dan dibenahi," kata Presiden Jokowi di hadapan anggota DPRD dari PPP di kawasan Ancol Jakarta, Selasa (15/5).
Jokowi menyebutkan biasanya setiap tahun Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya menerbitkan sekitar 500 ribu hingga 600 ribu sertifikat setiap tahunnya. "Tahun lalu saya perintahkan lima juta, dan Alhamdulillah sudah 5 juta lebih sertifikat yang bisa diberikan kepada masyarakat. Tahun ini kita targetkan 7 juta sertifikat harus keluar," ujarnya.
Ia tidak dapat membayangkan bagaimana kesibukan kantor BPN menyiapkan jutaaan sertifikat itu karena biasanya hanya 500.000 saja. "Tapi saya juga nggak mau tahu, terserah mereka karena itu pelayanan dan itu harus diberikan dan itu target kita sampaikan 7 juta harus keluar. Saya meyakini insya Allah bisa tercapai tahun ini," katanya.
"Ini belum banyak sampai ke masyarakat. Kita telah membagi tahun ini 1.088.000 hektare kepada umat, kepada masyarakat, kepada pondok, kita bagikan dari tanah yang kita ambil kembali yang mencapai 12,7 juta hektare," tuturnya menambahkan.
Ia menyebutkan tahun 2019, pemerintah menargetkan pembagian 4,3 juta hektare kepada masyarakat agar mereka punya akses ke lahan-lahan produktif sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
