Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Pemerintah Dukung Upaya BI Intervensi Rupiah

Selasa 08 May 2018 17:25 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Andi Nur Aminah

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Pemerintah menyerahkan urusan moneter kepada BI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah mendukung upaya Bank Indonesia (BI) untuk melakukan intervensi agar nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak terlalu tinggi. Dalam hal ini pemerintah menyerahkan urusan moneter kepada BI.

"Dalam hal moneter seperti itu kita tahu adalah tanggung jawab Bank Indonesia. Bank Indonesia bisa intervensi, dan pemerintah sepakat," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (8/5).

Diketahui, sesuai kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah terhadap dolar sudah tercatat Rp 14.036 per dolar AS per Selasa (8/5). Dalam sebulan terakhir, rupiah tercatat lemah sebesar 1,92 persen terhadap dolar AS.

Jusuf Kalla mengatakan, pelemahan nilai rupiah terhadap dolar AS sangat tergantung pada ekonomi dunia, khususnya Amerika Serikat. Sebab, ekonomi di Amerika Serikat menguat sehingga membuat nilai tukar rupiah melemah.

Di sisi lain Jusuf Kalla mengatakan, pelemahan nila tukar rupiah terhadap dolar AS dapat dimanfaatkan untuk menggenjot ekspor. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah ini dapat menyebabkan pendapatan meningkat dan mendorong perbaikan defisit neraca perdagangan. "Rupiah melemah berarti pendapatan ekspor kita akan lebih besar dan juga di dalam negeri pendapatannya naik," ujar Jusuf.

Menurut Jusuf Kalla, salah satu faktor kemajuan ekonomi Cina yakni dengan melemahkan yuan sehingga dapat mendorong ekspor. Adapun di satu sisi pelemahan rupiah akan membuat harga barang-barang impor menjadi mahal. Namun, pelemahan rupiah ini dapat mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi bahan baku impor.

"Di lain pihak memang akan terjadi kenaikan harga-harga yang bahan baku impor, tapi itu bisa diselesaikan dengan mendorong orang untuk produksi dalam negeri akibat impor mahal," kata Jusuf Kalla. 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA