Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Tuesday, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 January 2020

Ribuan Sopir Angkot Jawa Barat Siap Mogok Massal

Senin 07 May 2018 14:50 WIB

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Ani Nursalikah

Angkot melintas di di Jalan Kapten Muslihat, Bogor, Jawa Barat. (Ilustrasi)

Angkot melintas di di Jalan Kapten Muslihat, Bogor, Jawa Barat. (Ilustrasi)

Foto: Republika/Wihdan Hidayat
Aksi menindaklanjuti angkutan sewa khusus berbasis online.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ribuan sopir angkutan kota (angkot) di Jawa Barat siap menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (8/5). Aksi ini akan disertai dengan rencana mogok massal selama tiga hari pada 8-10 Mei.

Ketua Wadah Aliansi Angkutan Transportasi (WAAT) Jawa Barat Herman mengatakan ribuan sopir sudah menyatakan akan ikut dalam aksi tersebut. Mereka akan menggelar aksi menindaklanjuti angkutan sewa khusus berbasis online.

"Demo dan ikut mogok massal kira-kira ada 11 ribuan, kebanyakan dari angkutan Kabupaten Bandung," kata Herman saat dihubungi, Senin (7/5).

Herman menuturkan maksud dan tujuan rencana aksi tersebut untuk menyikapi Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 tentang angkutan sewa khusus yang berbasis online atau plat hitam tidak dalam trayek. Menurutnya, sampai saat ini belum ada realisasi nyata di lapangan, khususnya dalam menegakkan status hukumnya.

Ia mengatakan aturan Permenhub 108 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat tahun 2017PM 108/2017 tentang kouta untuk angkutan khusus nomor 550/kep 1064-dishub/2017 sudah dikeluarkan. Namun pada kenyataan di lapangan belum dilaksanakan. Padahal aturan tersebut keluar sejak November tahun lalu.

"Belum terlaksananya atas nama badan hukum atau mempunyai ciri stiker khusus hingga uji kelayakan atau KIR," ujarnya.

Ia menyebutkan sopir angkot akan menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung Sate. Sopir berasal dari Bandung Raya, Sumedang, Majalengka hingga Tasikmalaya.

Menurutnya selama ini, sopir angkutan konvensional diam dan bertahan karena menunggu implementasi aturan itu. Angkutan daring harusnya segera mematuhi dan menjalankan aturan tersebut. Pemerintah pun diharap bisa memantau dan memastikan aturan dijalankan.

"Kenapa aturan ini sulit dilaksanakan padahal selama ini sudah sering didiskusikan. Kami hanya ingin aturan itu bisa dijalankan. Jadi semuanya sama-sama nyaman dan mengikuti aturan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan aksi mogok massal rencananya akan dilakukan selama tiga hari hingga 10 Mei. Adapun bentuk mogok tersebut, yaitu semua unit berada di dalam pool masing-masing.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA