REPUBLIKA.CO.ID, GOWA -- Taruna Siaga Bencana (Tagana) berperan dalam penanggulangan bencana, mulai dari mencatat jumlah korban sampai dengan melakukan evakuasi terhadap korban dan mendirikan posko bencana. Demikian rawannya tugas Tagana tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong agar para Tagana didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).

“Anggota Tagana ini kan rawan. Rawan keselamatan jiwanya, rawan terhadap pekerjaannya, maka layak untuk dilindungi. Kami mendorong Tagana segera diasuransikan lewat BPJS Ketenagakerjaan,” kata Marwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI meninjau Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Panakkukang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (12/4) lalu, seperti dalam siaran persnya.

Mengapa pada BPJS Ketenagakerjaan? Menurutnya uang yang disetorkan pada BPJS Ketenagakerjaan tidak akan hilang, berbeda dengan BPJS Kesehatan. “Kalau BPJS Ketenagakerjaan, seluruh yang kita simpan itu bisa diambil di kemudian hari,” jelasnya.

Paling tidak, sambung politikus PKB ini, untuk para Tagana ini ikut dua jaminan, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan. “Dan kalau boleh, jaminan pensiun kita masukkan untuk para Tagana. Caranya mari nanti kita diskusikan,” janjinya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa pemerintah sudah menggulirkan Program BPJS Ketenagakerjaan. Di mana ada empat item jaminan perlindungan. Minimal dua yang harus terpenuhi untuk para Tagana ini, yaitu jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja.

“Layak kita beri perlindungan untuk Tagana. Untuk dua perlindungan ini hanya sekitar Rp 64 ribu per bulannya,” imbuh anggota dewan dapil Sumut ini.

Diketahui, jumlah Tagana di Sulawesi Selatan ada 1400. Dari 1.400 ini separuhnya direkrut pemerintah dan sisanya merupakan relawan. Marwan menilai ini sangat luar biasa.

“Hal ini kami akan ceritakan ke tempat-tempat lain. Ini menjadi contoh dan model, agar relawan aktif membantu masyarakat,” pungkasnya mengakhiri.