REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sofyan Anif menilai, pemahaman terhadap politisasi agama, saat ini, sudah mengalami pergeseran makna. Ia sepakat dengan pandangan tokoh NU, Salahuddin Wahid atau akrab disapa Gus Solah yang mengatakan politisasi agama sebagai sebuah hak positif saat ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Sementara saat ini, politisasi agama ditangkap negatif karena bersifat kekuasaan dan kelompok.
Menurut dia, ketika politisasi agama muncul sejak 1945 sampai sekarang ini memang sudah ada pergeseran dalam pemaknaan itu. "Maka, sebetulnya yang justru kita kaji ini. Fenomena yang sekarang muncul harus kita luruskan," kata Sofyan dalam Seminar Nasional Perspektif Hadratussyaikh Kiyai Haji Hasyim Asyari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada Sabtu (31/3).
Sofyan mengatakan, UMS pun pernah merasakan ketika banyak masyarakat yang termakan pandangan keliru tentang UMS dari pihak-pihak tertentu yang menyebut UMS sevagai kampus radikal pascasejumlah mahasiwa diduga terlibat dalam suatu gerakan radikal.
"Masyarakat itu menyebut kalau UMS itu kampus radikal, karena ada oknum-oknum tertentu memberikan pemaknaan yang berbeda. Sehingga saya katakan, kalau pemahaman agama itu sudah dimasuki kepentingan politik kekuasaan, maka pemaknaan radikal itu sudah berbeda," katanya.
Kata dia, terkait politisasi agama yang bersifat negatif, kini muncul kelompok-kelompok yang kembali mempertanyakan tentang peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan, ungkapnya, sekaliber organisasi Muhammadiyah pun dianggap sudah tak lagi NKRI.
"Barangkali ada kepentingan politik kekuasaan yang lebih tinggi. Inilah yang harus kita luruskan," katanya.
Sofyan pun berharap, NU dan Muhammadiyah terus berjalan beriringaan untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru terkait politisasi agama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
