REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendesak anggota parlemen di seluruh dunia untuk memperkuat kerja sama, dalam mewujudkan tata kelola global terkait migrasi penduduk. Menurut dia tata kelola migran harus memperhatikan kepentingan negara penerima, pengirim, dan para migran secara proporsional. Dia mengatakan masalah migrasi internasional dan pengungsi merupakan isu yang menjadi kepentingan Indonesia.
“Meskipun bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi tahun 1951, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung para pengungsi, termasuk pengungsi Rohingya,” kata Bamsoet dalam sesi Debat Umum Sidang ke-138 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss, Ahad (25/3).
DPR Desak Realisasi Resolusi Rohingya
Dalam Sidang IPU yang mengambil tema ‘Strengthening The Global Regime For Migrants And Refugees: The Need For Evidence-Based Policy Solutions’ ini, politikus Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa masalah migrasi dan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. Untuk itu, perlu instrumen-instrumen yang mampu menjawab persoalan migran saat ini dan di masa mendatang.
Sementara itu, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa Hasan Kleib mengatakan pembahasan isu migran dan pengungsi dari perspektif wakil rakyat merupakan masukan yang penting.
“Ini berpengaruh terhadap penyusunan instrumen internasional terkait pengungsi dan migran, yaitu Global Compact for Migration (GCM) dan Global Compact for Refugees (GCR), yang saat ini dalam proses pembahasan dalam forum PBB di Jenewa,” ujar Abi, begitu Hasan Kleib biasa disapa.
Dalam pertemuan itu juga dibahas berbagai isu global terkait masalah keamanan internasional, isu-isu Timur Tengah, pembangunan berkelanjutan, dan hak asasi manusia. Adapun delegasi DPR RI dipimpin oleh Ketua DPR dan terdiri dari sejumlah Anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Muhammad Misbakhun, Agun Gunandjar, Nurhayati Ali Assegaf, Bara Hasibuan, termasuk Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Fahri Hamzah.
