Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Sunday, 24 Jumadil Awwal 1441 / 19 January 2020

Jokowi: Perlu Batas Atas dan Bawah Untuk Transportasi Online

Selasa 27 Mar 2018 16:07 WIB

Rep: Debbie Sutrisno/ Red: Ratna Puspita

Joko Widodo

Joko Widodo

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Jokowi mengatakan pemerintah belum memutuskan langkah mengenai tarif ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebaiknya ada patokan harga bawah dan harga atas untuk menghindari adaya perang tarif antarperusahaan transportasi online. Kendati demikian, Jokowi mengatakan, pemerintah sejauh ini belum bisa memutuskan langkah apa yang bisa diberikan menjadi masukan bagi para perusahaan aplikasi terhadap tarif kendaraan online. 

"Mungkin ke situ, tetapi belum, besok akan diputuskan setelah pertemuan itu dilakukan," ujar Jokowi di Istana Negara, Selasa (27/3). 

Jokowi menyampaikan hal itu setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan Aliansi Nasional Driver Online (Aliando). Pertemuan ini berlangsung setelah ratusan pengendara kendaraan angkutan umum online melakukan aksi di depan Istana Negara, Selasa. 

Jokowi menuturkan, dalam pertemuan ini perwakilan Aliando menyampaikan mengenai perang tarif antarperusahaan angkutan online. Mendapat keluhan tersebut, Jokowi lantas menginstruksikan Menteri Komunikasi dan Infromatika (Menkominfo) Rudiantara dan Menteri Perhubungan (Menhub) untuk segera mengumpulkan pada aplikator.

"Diundang termasuk graber-graber-nya diajak bicara. Intinya dicari jalan tengah agar tidak merugikan," ujar Jokowi.

photo
Aksi tuntutan payung hukum dan tarif ojek online oleh GARDA mulai bubar jalan Selasa (27/3) sekitar pukul 15.30 WIB. (Republika/Rahma Sulistya)

Hari ini, ratusan pengemudi sepeda motor gabungan Gojek melakukan demonstrasi di depan Bundaran Air Mancur Bank Indonesia menuju Kementerian Perhubungan. Aksi tersebut menimbulkan kemacetan di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Para pengemudi sepeda motor berbasis aplikasi tersebut saat ini masih tertahan di depan gedung Kementerian Pariwisata. Akibatnya, kepadatan lalu lintas terjadi di sepanjang Jalan MH Thamrin menuju Jalan Merdeka Barat, tempat gedung Kementerian Perhubungan. 

Kendati sejumlah polisi sudah turun tangan dengan mengatur arus lalu lintas, kepadatan kendaraan bermotor tetap tak terhindarkan sehingga terjadi kemacetan parah. Alhasil, banyak pengemudi sepeda motor yang tak sabar dan melawan arus sehingga kemacetan kian parah tak terhindarkan. 

Salah seorang pengemudi Gojek, Sabar, mengatakan, para pengemudi Gojek ini ingin bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menuntut hak mereka sebagai pengemudi Gojek agar bisa dilindungi. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA