Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Monday, 30 Jumadil Akhir 1441 / 24 February 2020

Pemprov DKI Belum Pastikan Penuhi Rekomendasi Ombudsman

Senin 26 Mar 2018 19:26 WIB

Rep: Mas Alamil Huda/ Red: Teguh Firmansyah

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu (kiri) bersama Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto (kanan) meninjau kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (20/3).

Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Dominikus Dalu (kiri) bersama Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto (kanan) meninjau kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (20/3).

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Pemprov DKI masih akan pelajari rekomendasi Ombudsman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Andri Yansyah mengaku, pemprov masih akan mempelajari rekomendasi Ombudsman DKI terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Sampai saat ini, belum ada keputusan apapun dari pemprov terkait temuan itu.

"Ya kan nanti akan dipalajari, akan kita bahas bareng-bareng," kata dia di Balai Kota, Senin (26/3).

Ombudsman DKI menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) kepada Pemprov DKI Jakarta atas ditemukannya empat tindakan maladministrasi terkait kebijakan penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Ombudsman memberikan waktu selama 30 hari kepada pemprov untuk melakukan langkah korektif atas maladministrasi yang terjadi.

 

Baca juga, Ombudsman Temukan 4 Maladministrasi Penataan Tanah Abang.

 

Andri mengatakan, pemprov akan membicarakan hasil rekomendasi tersebut dengan pihak-pihak terkait di rentang waktu tersebut. Sebelum 30 hari, ia memastikan koreksi dari Ombudsman akan dijawab.

"Ya kan jadi begini, waktu 30 hari itu dimanfaatkan untuk menjawab koreski yang disampaikan oleh Ombudsman," ujar dia. Namun, Andri tak menjawab apakah pemprov akan kembali membuka Jalan Jatibaru seperti rekomendasi Ombudsman.

Sebelumnya, Ombudsman DKI telah menyelesaikan pemeriksaan terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru. Dari hasil rangkaian pemeriksaan, Ombudsman menemukan setidaknya empat tindakan maladministrasi atas kebijakan penataan PKL di jalan tersebut.

Mas Alamil Huda

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA