Jumat, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 Desember 2019

Jumat, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 Desember 2019

Parlemen Kosovo Setujui Syarat Perbatasan Bebas Visa UE

Kamis 22 Mar 2018 09:56 WIB

Rep: Marniati/ Red: Nur Aini

Kericuhan parlemen kosovo

Kericuhan parlemen kosovo

Foto: RT/YouTube
Partai Oposisi Kosovo menyerang sidang parlemen dengan gas air mata.

REPUBLIKA.CO.ID, PRISTINA -- Sidang parlemen Kosovo diwarnai dengan pelemparan gas air mata sebanyak empat kali. Aksi itu dilakukan oleh Partai oposisi Vetevendosje. Mereka menentang pemungutan suara terkait perjanjian perbatasan dengan Montenegro yang menjadi syarat bebas visa masuk negara Uni Eropa (UE).

Akibat kericuhan itu, sidang ditunda untuk beberapa saat. Pihak kepolisian juga menangkap puluhan anggota parlemen.

Setelah suasana sidang kembali kondusif, pemungutan suara kembali dilakukan. Hasil akhir diperoleh setelah pemungutan suara dilakukan sebanyak lima kali. Empat di antaranya digagalkan oleh Vetevendosje melalui gas air mata.

Dari 120 kursi di parlemen, 80 perwakilan suara mendukung dan 11 menentang.
Berdasarkan hasil itu, parlemen Kosovo mensahkan perjanjian perbatasan dengan Montenegro yang telah dibahas sejak 2015. Hal itu artinya Kosovo memenuhi syarat untuk mendapatkan perjalanan bebas visa ke Uni Eropa.

Perdana Menteri Ramush Haradinaj menyambut baik keputusan tersebut. "Kosovo sekarang menunggu Uni Eropa untuk melakukan bagiannya, seperti yang dijanjikan, sehingga akhirnya warga Kosovo dapat dengan bebas melakukan perjalanan ke Uni Eropa seperti orang Eropa lainnya," kata Haradinaj dalam sebuah pernyataan.

Diplomat utama Uni Eropa, Federica Mogherini juga memberikan tanggapannya melalui akun Twitter. "Kabar baik dari Pristina: meratifikasi kesepakatan tentang demarkasi perbatasan dengan Montenegro, Kosovo menuju visa bebas ke Uni Eropa untuk rakyatnya," tulis Mogherini. Sementara, Duta Besar AS untuk Kosovo, Greg Delawie, mengatakan pemungutan suara itu merupakan hal yang luar biasa.

Partai oposisi Vetevendosje telah gigih menentang kesepakatan itu. Mereka mengklaim bahwa keputusan menyerahkan sekitar 8.000 hektare wilayah Kosovo kepada Montonegro merupakan kebijakan yang keliru.

Uni Eropa dan Amerika Serikat tetap menjadi pendukung utama Kosovo, secara politis dan finansial. Kosovo adalah satu-satunya negara di Balkan yang warganya membutuhkan visa untuk melakukan perjalanan ke negara-negara anggota Uni Eropa. Tetangga regionalnya Serbia, Albania, Montenegro, Makedonia, dan Bosnia memperoleh akses bebas visa ke zona Schengen pada 2010.

Kosovo menyatakan kemerdekaan pada 2008, hampir satu dekade setelah serangan udara NATO mengusir pasukan keamanan Serbia yang dituduh membunuh dan mengusir warga sipil etnis Albania selama perang kontra-pemberontakan. Untuk menuju keanggotaan Uni Eropa, Kosovo perlu menenangkan hubungan dengan tetangganya termasuk Serbia yang menolak mengakui lembaga Pristina.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA