REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Zulkifli Hasan mengungkapkan alasan pertemuannya dengan Ketua Dewan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Megawati Soekarnoputri berlangsung tertutup. Zulkifli tidak ingin diskusi antara MPR RI dan UKP PIP terkait masukan draft haluan negara diberitakan berbeda, antara diskusi dengan kesimpulan di akhir.
"Ini kan diskusi, diskusi luas, jadi kita khawatir terbuka nanti diambil sebagian nggak nyambung sama yang lain," kata pria yang akrab disapa Zulhasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).
Untuk diketahui MPR RI menggelar pertemuan tertutup dengan Unit Kerja Presiden terkait masukan penyempurnaan naskah draft Garis-Garis Besar Haluan Pembinaan Ideologi Pancasila di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3). Pertemuan tersebut dimulai tepat pukul 10.00 WIB secara tertutup.
Ketua MPR Zulkifli Hasan bersama Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) Megawati Soekarnoputri saat menghadiri Silaturahmi UKP PIP dengan pimpinan MPR di Kompeks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).
Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa perlu adanya amandemen terbatas untuk menentukan arah haluan negara. "(Amandemen terbatas) Itu yang disepakati, amandemen terbatas mengenai perlunya kita punya haluan negara. Itu lah yang akan kita konsultasikan. Jadi bukan kembali ke UUD 1945, tapi amandemen terbatas," kata Ketua MPR RI usai menggelar pertemuan dengan jajaran Badan Pembinaan Ideoogi Pancasila.
Selain itu, Zulkifli mengakui pertemuan yang digelar selama kurang lebih dua jam tersebut berlangsung blak-blakan, terbuka, dan apa adanya. Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya,Try Sutrisno, Machfud MD, Romo Benny Susetyo, Yudi Latif, serta jajaran pimpinan MPR seperti Mahyudin, E E Mangindaan, Hidayat Nur Wahid.
