REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai perlu adanya pemantauan dan pengawasan secara mendalam mengenai permasalahan mengenai penyalahgunaan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Fadli memastikan, DPR melalui Tim Pemantau Otsus Papua juga memantau dan mengawasi berbagai masalah yang terjadi di sana.

“Kami menerima aspirasi-aspirasi tentang masalah yang terjadi, dan tentu saja kami akan berusaha untuk menyelesaikan hal tersebut dan menciptakan kondisi yang kondusif di Papua,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3).

baca juga: Angka Partisipasi Kasar PAUD di Papua Terendah di Indonesia

Politikus F- Gerindra itu menambahkan, akibat dari penyalahgunaan dana Otsus Papua ini mengakibatkan pembangunan yang terjadi di Papua tidak merata. “Perkembangan di Papua itu tidak merata karena dana yang seharusnya digunakan untuk kemajuan daerahnya disalahgunakan. Oleh karena itu, saya harap hal ini segera ketemu titik terangnya, supaya Papua menjadi kondusif,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa permasalahan Otsus Papua merupakan masalah bersama, dan harus dihadapi semua kalangan masyarakat.

“Permasalahan ini tidak hanya jadi masalah pemerintah, namun menjadi masalah DPR dan masyarakat juga. Kita semua harus bekerjasama untuk melakukan pengawasan terhadap hal ini,” kata politisi F-PD itu.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Senin (5/3) lalu, telah menyampaikan kepada Pimpinan DPR RI mengenai dugaan telah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus daerah Papua dari tahun 2011 hingga 2017.