REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dijadwalkan memberikan kuliah umum di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Kamis (8/3). Sebelum kuliah umum, Megawati akan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari kampus tersebut.
"Setelah prosesi pemberian gelar Doktor Honoris Causa, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri akan memberi kuliah umum di hadapan seluruh mahasiswa IPDN," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (7/3).
IPDN akan memberikan gelar Doktor Honoris Causa kepada Presiden RI kelima yang juga merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atas kenegarawanan putri Soekarno itu dalam penegakan demokrasi di Tanah Air. Tjahjo mengatakan sebagai tokoh bangsa, masukan dan arahan dari Megawati sangat diperlukan, khususnya bagi IPDN agar lebih baik lagi ke depannya.
"Apalagi, bisa dikatakan bahwa ibu Mega adalah pelaku sejarah dimulainya era reformasi di Indonesia. Kita bisa me-review kembali bahwa di era reformasi itu kan eranya Ibu Megawati, munculnya BPJS ide Ibu Megawati, munculnya amandemen UUD juga," ujar Tjahjo.
Menurut Tjahjo, pemberian gelar Doktor Honoris Causa dari IPDN untuk Megawati sempat tertunda selama lebih dari 1,5 tahun. Dia mengatakan, gelar kehormatan ini menjadi lebih istimewa, karena akan diberikan bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada hari Kamis 8 Maret 2018.
Lebih jauh Tjahjo mengatakan ayah Megawati, Soekarno atau Bung Karno, Presiden pertama RI juga tak bisa lepas dari IPDN. Dia mengatakan, Bung Karno adalah pendiri sekolah pamong tersebut.
"Sekolah penghasil abdi negara itu memang didirikan Bung Karno. Karena itu untuk mengenang jasa Bung Karno, di seluruh kampus IPDN juga akan kita dirikan Bung Karno sebagai bapak pendiri IPDN," kata Tjahjo.
Sebelumnya dalam keterangan tertulisnya Rektor IPDN, Ermaya Suradinata mengatakan pemberian gelar doktor kehormatan kepada Megawati lantaran Megawati merupakan sosok yang berpengetahuan luas mengenai politik dan pemerintahan. Megawati juga dinilai konsisten menegakkan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
