REPUBLIKA.CO.ID, NUNUKAN -- Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen) Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meninjau sejumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (6/3) lalu. Selain itu, Panja juga menyerap aspirasi terkait tenaga pengajar dari sekolah maupun pihak terkait.
Kunjungan pertama, Tim Panja SN Dikdasmen meninjau taman bacaan di Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tunon Taka, Kecamatan Nunukan, Kaltara. Dari hasil tinjauan, kendati masih minim koleksi buku, Panja mengapresiasi kehadiran taman bacaan ini, sehingga menjadi sarana belajar anak-anak di sekitar pelabuhan usai bersekolah.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih selaku Ketua Tim Panja mengatakan, kegiatan taman bacaan ini didorong untuk dapat ditingkatkan. Ia juga meminta Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menambah koleksi buku bacaan, sehingga turut meningkatkan literasi.
“Kami harapkan, kegiatan taman bacaan ini dapat terus berlangsung. Sehingga anak-anak yang sudah selesai sekolah, bisa membaca buku dan mengaji di taman bacaan ini,” ujar Fikri, yang juga didukung anggota Panja SN Dikdasmen Komisi X DPR RI, seperti dalam siaran persnya.
Kunjungan kedua, Panja meninjau sarana dan prasarana SD Negeri 011 Nunukan, di Kecamatan Nunukan. Panja menyayangkan kondisi kelas yang kurang memadai. Bahkan, beberapa kelas rawan ambruk, karena sudah sejak lama tidak direnovasi.
Selain itu, Panja juga menemukan minimnya tenaga pengajar. Untuk mengajar 319 siswa, hanya terdapat 19 guru. Bahkan, dari jumlah total guru itu, yang berstatus PNS hanya 14 guru. Sementara sisanya berstatus honorer.
Kunjungan ketiga, Panja SN Dikdasmen menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltara Sigit Muryono, Sekretaris Kabupaten Nunukan Serfianus, anggota DPRD Kabupaten Nunukan, serta perwakilan sekolah maupun guru di Kabupaten Nunukan. Dari pertemuan, terungkap beberapa masalah.
Masalah tersebut di antaranya, minimnya sarana dan prasarana sekolah, khususnya perangkat komputer, internet maupun listrik. Padahal diharapkan sekolah-sekolah di Kabupaten Nunukan sudah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
“Dari berbagai temuan, maupun permasalahan yang sudah disampaikan, kami akan bahas dengan mitra kerja terkait. Jika ada data-data pendukung yang akan disampaikan, bisa kami bawa untuk menjadi pembahasan dengan mitra kerja,” imbuh Fikri.
Kunjungan ini juga diikuti oleh beberapa anggota Komisi X DPR RI, di antaranya Wiryanti Sukamdhani (F-PDI Perjuangan), Irine Yusiana Roba Putri (F-PDI Perjuangan), Popong Otje Djundjunan (F-PG), Muhammad Suryo Alam (F-PG), Nuroji (F-Gerindra), Dedi Wahidi (F-PKB), Lathifah Shohib (F-PKB), Mustafa Kamal (F-PKS), dan Toriq Hidayat (F-PKS).
