Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Nilai Tukar Pertanian Rendah Buat Tenaga Kerja Kabur

Rabu 21 Feb 2018 00:15 WIB

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Budi Raharjo

Seorang petani di Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka memilih untuk panen dini, Rabu (14/2). Hal itu untuk menghindari harga gabah yang makin merosot.

Seorang petani di Desa Jatipamor, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka memilih untuk panen dini, Rabu (14/2). Hal itu untuk menghindari harga gabah yang makin merosot.

Foto: Republika/lilis sri handayani
Kalau pertanian tidak menyejahterakan, mana mau orang bekerja di sana.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Selain turunnya harga komoditas, nilai tukar pertanian (NTP) yang rendah membuat sektor pertanian kuranh diminati pencari kerja. Turunnya lapangan kerja sektor berbasis desa harus diwaspadai.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda menjelaskan, pada 2014-2017, produk unggul tani seperti kopi turun harga di pasar internas. NTP yang menjadi indikator kesejahteraan petani juga turun pada 2016-2017. Hal tersebut berdampak pada rendahnya penciptaan lapangan kerja pertanian.

''Kalau pertanian tidak menyejahterakan, mana mau orang bekerja di sana,'' kata Huda dalam paparan kinerja penciptaan lapangan kerja tiga pemeritahan Indonesia di Kantor INDEF pada Selasa (20/2).

Dalam tiga tahun era pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), penciptaan lapangan kerja sektor pertanian dan pertambangan tumbuh minus. Sektor ini tidak mampu menarik orang untuk bekerja di sana.

Pada periode 2015-2017, tambahan penduduk bekerja turun 700.624 penduduk per tahun dibanding periode 2010-2012 (SBY-Boediono) dimana tambahan penduduk bekerja turun 564.284 penduduk. Padahal pemerintah mendorong pertanian, irigasi dan hal-hal terkait itu.

 

Begitu pula rasio penciptaan kerja (RKP) era Jokowi-JK sebanyak 195.860 penduduk per saru persen pertumbuhan ekonomi atau turun lebih dalam dari RKP era SBY-Boediono sebanyak 145.504 penduduk per satu persen pertumbuhan ekonomi.

INDEF menilai Dana Desa harusnya bisa digunakan untuk infrastruktur yang bermanfaat langsung untuk warga desa seperti pembangunan irigasi atau hal lain yang meningkatkan kesejahteraan petani desa. ''Dana Desa 2015-2016 lebih banyak dipakai untuk infras yang mempercantik desa. Dampaknya tidak signifikan pada penyerapan tenaga kerja,'' ucap Huda.

Ekonom senior INDEF Dradjad H. Wibowo mengatakan, penciptaan lapangan kerja sektor pertanian trennya memang turun. Pada era SBY, tambahan penduduk bekerja di sektor pertanian turun 500 ribu penduduk. Di era Jokowi, turun makin dalam sebesar 700 ribu penduduk. ''Ini harus diwaspadai karena kita sering dengar pertanian swasembada,'' kata Dradjad.

Pesan utama INDEF adalah, pemerintah harus memerhatikan penciptaan lapangan kerja dalam dua tahun ini karena hal itu nampaknya belum jadi fokus tersendiri dalam program dan kebijakan ekonomi nasional saat ini.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA