Selasa, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 Januari 2020

Selasa, 26 Jumadil Awwal 1441 / 21 Januari 2020

Demokrat: Ada Agenda Politik dengan Menyeret Nama SBY

Sabtu 10 Feb 2018 15:53 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bilal Ramadhan

Didi Irawadi Syamsudin

Didi Irawadi Syamsudin

Foto: Republika / Tahta Aidilla
Didi heran Firman Wijaya tidak fokus pada pembelaan hukum Setnov

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menduga ada agenda politik di balik diseretnya nama Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik. Nama SBY diketahui muncul usai persidangan dengan saksi Mantan Pimpinan Badan Anggaran DPR dari Partai Demokrat Mirwan Amir usai dicecar oleh Pengacara terdakwa Setya Novanto, Firman Wijaya.

(Baca: Mirwan Amir Dianggap Mengarang Cerita)

Menurut Didi, hal itu ditambah dengan pernyataan Firman yang menuding ada intervensi partai pemenang Pemilu terhadap proyek KTP-el. "Yang heran itu tidak ada angin dan tidak ada hujan tiba-tiba munculkan isu yang berbeda," ujar Didi saat hadir dalam diskusi di Kawasan Cikini, Menteng, Jakarta pada Sabtu (10/2).

"Apa yang dikatakan Mirwan, dikembangkannya sedemikian rupa, tentu patut diduga ya, saya tidak ingin menuduh tapi diduga ada agenda politik di belakang ini," tambahnya.

Menurutnya, Firman diketahui menjadikan dasar pernyataan Mirwan untuk dikembangkan sedemikian rupa. Sehingga fokus pembelaan terhadap kasus kliennya justru melebar ke pihak lain. Padahal ia menilai, seharusnya ada hal lain yang harus didalami Firman.

"Yang saya heran, saya ulangi lagi. Tidak fokus pada pembelaan hukum Setnov. Nama-nama hilang di dakwaan itu lebih menarik akan lebih bisa mengungkap lebih untuk didalami," kata Kuasa Hukum SBY tersebut.

Namun saat dikonfirmasi setelahnya Didi enggan mengkonfirmasi soal agenda pilitik yang dimaksud termausk pihak mana yang ia nilai melakukan agenda politik.

Adapun sebelumnya dalam persidangan kasus KTP-el pekan lalu, Mirwan mengaku pernah meminta SBY untuk menghentikan proyek pengadaan KTP-el. Namun, saat itu SBY menolak permintaan Mirwan.

Mirwan merupakan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014. Dia kini menjadi pengurus di Partai Hanura.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA