Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

IPC Anggarkan Belanja Modal Hingga Rp 11,6 Triliun Tahun Ini

Senin 05 Feb 2018 17:19 WIB

Rep: Halimatus Sa'diyah/ Red: Nur Aini

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (IPC) Elvyn G Masassya (kedua kanan)

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (IPC) Elvyn G Masassya (kedua kanan)

Foto: Widodo S Jusuf/Antara
Belanja modal itu untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia II atau Indonesia Port Corporation (IPC) menganggarkan belanja modal atau capital expenditures (capex) sebesar Rp 11,6 triliun untuk 2018. Angka itu naik 443 persen dibanding belanja modal pada 2017 yang hanya sekitar Rp 4,3 triliun.

Direktur Utama IPC Elvyn G Masassya mengatakan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis nasional. Salah satunya, IPC akan segera memulai proyek pembangunan Terminal Kijing di Kalimantan Barat.

"Kami akan segera groundbreaking Terminal Kijing di kuartal pertama 2018," kata dia, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (5/2).

Terminal Kijing ditargetkan menjadi salah satu terminal internasional yang dimiliki IPC. Investasi untuk pembangunan terminal tersebut diperkirakan mencapai Rp 5 triliun. Selain Terminal Kijing, IPC juga akan memulai proyek Kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL) pada 2018. Kanal tersebut akan dimanfaatkan sebagai alternatif moda transportasi barang yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan kawasan industri di Cikarang sehingga dapat mengurangi biaya logistik.

Kanal CBL akan dibangun secara bertahap sampai 2021. Nantinya, kanal tersebut juga akan dilengkapi dengan terminal peti kemas dan terminal curah. Apabila sudah beroperasi penuh, Kanal CBL akan memiliki kapasitas hingga 1,5 juta teus per tahun.

Direktur Teknik dan Manajemen Risiko IPC Dani Rusli Utama mengatakan, pada 2018, nilai investasi yang disiapkan untuk proyek tersebut mencapai Rp 2 triliun-3 triliun. Dani menyebut, saat ini IPC masih mengurus proses perizinan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelum memulai konstruksi proyek Kanal CBL. "Kita koordinasi dengan Kementerian PUPR. Ada beberapa bagian yang kita exercise, jangan sampai mengganggu fungsi utama CBL sebagai pengendali banjir."

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA