REPUBLIKA.CO.ID, SORONG -- Walau sejak 2001 mendapatkan kewenangan khusus, kondisi pendidikan di Papua dirasa belum menunjukkan kemajuan signifikan. Besarnya aliran dana otonomi khusus belum diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan, infrastruktur, perekonomian dan kesehatan.
Hal itu mengemuka dalam dialog bertajuk "Membangun Sinergi UGM, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Sektor Swasta dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Kesejahteraan di Papua". Buruknya kondisi pendidikan di Papua ini disebut berdampak serius terhadap rendahnya kinerja pembangunan daerah.
Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Bambang Purwoko mengatakan indeks pembangunan manusia Papua dan Papua Barat berada di posisi terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Kenyataan ini mengindikasikan rendahnya kondisi pendidikan dan kesehatan masyarakat.
"IPM (Indeks Pembangunan Manusia) rendah karena banyak penduduk miskin, tingkat buat huruf yang tinggi dan kesehatan rendah," kata Bambang di Swiss Bel Hotel Sorong, Sabtu (3/2) lalu.
Ia menyampaikan, kondisi pendidikan di Papua ibarat foto yang diedit. Data statistik pendidikan di Papua terlihat lebih indah dari aslinya, termasuk presentase dan jumlah masyarakat buta huruf.
Padahal, lanjut Bambang, realitasnya tidaklah sebagus yang ditampilkan data statistik itu. Ia menilai, pembangunan pendidikan di Papua tidak bisa dijalankan dengan cara yang biasa dilakukan di daerah-daerah Indonesia lain.
Untuk itu, ia melihat, harus ada program akselerasi khusus untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di Papua. "Membangun Papua harus dengan cara gila kalau dengan cara biasa tidak akan pernah bisa mengejar dengan daerah lainnya," ujar Bambang.
Bambang menuturkan sejak 2013 silam UGM telah melakukan pengembangan sektor pendidikan di Papua melalui pengiriman guru penggerak daerah terpencil. Diterjunkan 190 guru di delapan distrik Kabupaten Puncak, lima distrik Kabupaten Intan Jata dan dua distrik di Mappi.
Selain mengirimkan guru, UGM turut membantu daerah melakukan kajian ulang efektivitas sekolah berpola asrama. Selanjutnya, ia menegaskan jika UGM akan senantiasa membantu dalam penyusunan masterplan daerah.
"UGM siap terus untuk bekerja sama dan menerima masukan menjadikan Papua lebih damai, sehat, cerdas dan sejahtera," kata Bambang.
Senada, Rektor UGM, Panut Mulyono menekankan, UGM akan senantiasa berupaya mendorong pembangunan di berbagai daerah Indonesia, termasuk Papua. Karenanya, UGM selalu membuka diri untuk bekerjasama dengan pengembangan Papua.
"Baik dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan pendampingan tata kelola pemerintahan serta sektor lain," ujar Panut.
Bupati Tambrauw, Gabriel Asem menyebutkan Papua dan Papua Barat masih dihadapkan dengan berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia di bawah standar, pendapatan per kapita rendah, dan keterbatasan sumber daya manusia.
Gabriel mengungkapkan, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tambrauw masih berada di bawah standar minimal yaitu 50,53 poin. Selain itu, masih ada pula keterbatasan sumber daya di bidang pemerintahan, pendidikan dan kesehatan.
"Harapannya, UGM bisa membantu menemukan solusi dalam mengatasi persoalan keterbatasan sumber daya manusia dan persoalan lainnya," kata Gabriel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
